Subsidi MBG Turun Menjadi Sebesar Rp10.000, Benarkah Bergizi?
BERITA JABAR NEWS (BJN), Rubrik OPINI/ARTIKEL/FEATURE, Kamis (12/12/2024) – Artikel berjudul “Subsidi MBG Turun Menjadi Sebesar Rp10.000, Benarkah Bergizi?” ini merupakan karya original dari Reni Sumarni.
Dalam program pemerintah yang baru-baru ini dicanangkan tentang pemberian makan gratis bergizi untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil, Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 10 ribu/anak/hari. Keputusan ini diambil setelah mengadakan rapat terbatas di istana.
Prabowo juga mengungkapkan bahwa awalnya pemerintah memperkirakan biaya per anak sebesar Rp 15 ribu. Akan tetapi, ia mengatakan bahwa penyesuaian dilakukan setelah meninjau anggaran. Ia juga menegaskan bahwasanya untuk program makan bergizi ini, pemerintah ingin memberikan minimum indeks per anak dan per ibu hamil hanya sebesar Rp 10 ribu/hari.
Masalah kecukupan gizi di masyarakat nyatanya menjadi masalah yang besar, padahal seharusnya pemerintah mewacanakan program ini dari dulu, jangan hanya karena banyak kejadian barulah pemerintah bertindak, seperti kasus stunting terhadap anak yang hampir merambat diseluruh lapisan masyarakat. Bukan hanya kalangan menengah ke bawah, tetapi kasus stunting bisa terjadi pada kalangan menengah ke atas. Pada akhirnya ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah dengan tuntas, sebelum muncul lagi permasalahan yang baru.
Sekali lagi program pemerintah yang digadang-gadang mengatasi gizi untuk anak-anak dan ibu hamil hanya tambal sulam saja bukan solusi, apalagi setelah keluar wacana bahwa jatah makan gratis ini nominalnya dikurangi. Jangankan cukup, bisa dibilang jauh dari kata layak, apalagi banyaknya oknum yang berbuat curang dalam program MBG ini dan hanya ingin meraih keuntungan saja, ada kemungkinan terjadi korupsi di dalamnya.
Dari pemerintah memberikan Rp 10 ribu/anak, tetapi setelah diterima pasti akan berkurang karena alasan biaya operasional atau biaya dalam pengolahan makanannya. Ujung-ujungnya standar kecukupan gizi masyarakat tidak bisa terpenuhi karena nominal yang diberikan pemerintah tidak memenuhi standar atau layak. Ini menunjukkan gagalnya pemerintah dalam mengurusi rakyatnya, hingga masyarakat menderita dan banyak anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
Standar hidup layak yang harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi ternyata masyarakat hidup dalam kemiskinan. Bukankah seharusnya negara yang menanggung kebutuhan pokok rakyat seperti sandang, pangan, juga papan? Namun, sepertinya ini tidak akan terjadi di negara yang menerapkan sistem kapitalis karena pada dasarnya mereka abai terhadap kebutuhan rakyatnya.
Negara kita memiliki kekayaan alam yang berlimpah, tetapi mengapa rakyatnya hidup miskin? Jelas sudah bahwa negara telah salah mengelola kekayaan alam dan malah melimpahkan pengurusan kepada pihak asing atau swasta. Akibatnya, kekayaan alam diekspolitasi secara terang-terangan dan hasilnya dinikmati oleh para korporat. Lepas tangannya negara mengurus sumber daya alam (SDA) jelas berdampak langsung pada langkah mekanisme pemenuhan kebutuhan rakyat.
Dalam program MBG ini pun pemerintah mengambil dana dari pajak dan utang karena ternyata sumber kekayaan alam kita sudah dikuasai asing, hingga hasilnya pun tidak bisa kita gunakan untuk kebutuhan rakyat. Tampaknya niat pemerintah untuk mewujudkan kecukupan gizi bagi masyarakatnya adalah hal yang mustahil saat ini karena dengan sistem ekonomi kapitalis sulit terwujud generasi sehat, terpenuhi gizinya, dan bebas dari stunting.
Dalam Islam, makanan bergizi adalah salah satu kebutuhan pokok rakyat agar generasi kita bisa tumbuh sehat dan kuat fisik juga mentalnya. Saat khilafah tegak, kebutuhan masyarakat terpenuhi dan ditanggung oleh negara, di mana SDA yang dikelola oleh negara hasilnya bisa dinikmati oleh rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.
Bukan hanya itu, pada masa khilafah tegak, negara juga memiliki pos-pos atau baitul mal yang fungsinya untuk menyalurkan biaya atau dana ke tempat yang di situ ada hajat hidup orang banyak, seperti untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya.
Penerapan sistem ekonomi Islam akan menciptakan negara mandiri dan tidak bergantung pada swasta dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejatinya negara akan mengelola SDA sebaik mungkin tanpa melibatkan pihak asing. Dengan demikian masalah kecukupan gizi untuk mewujudkan masyarakat yang sehat tidak semata ditelaah dari satu aspek lalu diselesaikan dengan menetapkan satu program tertentu, tetapi harus ada langkah sistemis untuk mengurai masalah tersebut.
Sungguh masalah problematik kecukupan gizi ini seperti rangkaian mata rantai yang ada di masyarakat. Kepemimpinan kapitalis jelas menyengsarakan rakyat dan hanya Islamlah yang menawarkan kemaslahatan. Dengan demikian Islam mewujudkan peran negara sebagai raa’in (pengurus) karena amanah besar mengurusi rakyat ada di tangan seorang pemimpin dan kelak Allah akan hisab.
Rasulullah saw bersabda, “Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya,”(H.R. Bukhari dan Muslim). Wallahu a’lam bishshowab. (Reni Sumarni).
***
Judul: Subsidi MBG Turun Menjadi Sebesar Rp10.000, Benarkah Bergizi?
Pengarang: Reni Sumarni
Editor: Jumari Haryadi
Sekilas tentang penulis
Penulis kelahiran 8 Februari 1984 yang bernama lengkap Reni Sumarni ini tinggal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan sehari-harinya, selain sebagai seorang ibu rumah tangga, ia aktif juga dalam kajian majelis taklim “Baitul Ilmi Bandung” dan sedang belajar mengasah kemampuannya menulis.
Reni memiliki seorang putri, tetapi Allah ternyata lebih menyayanginya karena sejak dua tahun lalu sudah tidak bersamanya lagi karena sudah dipanggil sang Khalik saat ia berusia 16 tahun.
Tujuan wanita berhijab ini menulis karena ia ingin berbagi pengalaman dan pemikirannya tentang berbagai hal yang terjadi di negeri ini agar para pembaca bisa lebih peka dan dan turut mengetahuinya.
***