BERITA JABAR (BJN), Kolom OPINI, Jumat (23/10/2026) – Tulisan berjudul “Bandung Berbenah dan Ongkos Sebuah Perubahan” ini merupakan karya Ariyo Bimmo, seorang praktisi hukum dan kebijakan publik, penulis, komunikator publik, serta mahasiswa Program Doktor FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.
Sebuah berita mengenai Pemerintah Kota Bandung yang telah menertibkan kabel udara di 63 ruas jalan menarik perhatian saya. Penataan ini merupakan bagian dari program memindahkan jaringan telekomunikasi yang selama bertahun-tahun bergelantungan di atas jalan ke saluran bawah tanah. Sebuah langkah yang sudah lama dinantikan untuk menghadirkan kota yang lebih rapi, aman, dan nyaman.
Pada hari yang sama, saya membaca percakapan warga Bandung yang mengeluhkan gangguan layanan internet. Ada yang mengaku koneksi internet rumahnya tidak stabil selama berminggu-minggu. Ada pula yang mulai membicarakan kemungkinan menempuh langkah hukum karena merasa dirugikan.
Dua kenyataan yang tampaknya bertolak belakang. Di satu sisi, pemerintah sedang melakukan sesuatu yang baik dan diperlukan. Di sisi lain, sebagian masyarakat justru merasakan ketidaknyamanan akibat proses pembenahan tersebut.
Bagi saya, inilah gambaran menarik tentang kompleksitas pembangunan perkotaan. Sebuah kebijakan yang benar. Bahkan, telah direncanakan dan dikoordinasikan, tidak selalu menghasilkan proses pelaksanaan yang mulus.
Mengakui Ikhtiar Pemerintah
Pertama-tama, kita patut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bandung. Penertiban kabel udara bukan pekerjaan sederhana. Di balik kabel-kabel yang selama ini terlihat semrawut terdapat jaringan telekomunikasi yang melayani ribuan pelanggan, melibatkan banyak operator, dan terhubung dengan infrastruktur lain.
Pemerintah Kota Bandung sebenarnya telah menyiapkan landasan kebijakannya sejak lama. Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2023, misalnya, mengatur penyelenggaraan saluran serat optik bersama bawah tanah. Program ini juga melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika, serta PT Bandung Infra Investama dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pasif telekomunikasi.
Berdasarkan keterangan pemerintah yang diberitakan media, pembangunan saluran bawah tanah pada ruas tertentu telah diselesaikan beberapa bulan sebelum kabel udara diturunkan. Operator diberi kesempatan memindahkan jaringan utama dan menyambungkannya kepada pelanggan. Artinya, penertiban tersebut bukan sekadar kegiatan memotong kabel secara serampangan. Ada perencanaan, tahapan teknis, serta koordinasi yang telah diupayakan.
Sampai awal Oktober 2026, sebanyak 63 ruas jalan dilaporkan telah ditangani dengan target 85 ruas sepanjang tahun ini. Tentu saja hal ini merupakan kemajuan yang patut diakui. Namun, ternyata gangguan layanan tetap terjadi. Bahkan, salah satu penyedia internet telah mengakui adanya dampak penertiban kabel terhadap pelanggannya.
Di sinilah pelajaran pentingnya: perencanaan yang baik merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan, tetapi belum tentu dapat menghilangkan seluruh risiko pelaksanaan.
Pelajaran dari Jakarta
Saya teringat pengalaman Jakarta yang juga telah bertahun-tahun berupaya menertibkan kabel udara dan membangun jaringan utilitas bawah tanah. Di kawasan seperti Sudirman, Thamrin, dan Rasuna Said, pembenahan trotoar, drainase, serta jaringan utilitas menjadi bagian dari transformasi wajah kota. Prosesnya panjang, bertahap, dan tidak selalu berlangsung serempak.
Jakarta sendiri sampai sekarang belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan kabel udara. Namun, pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya memandang jalan sebagai satu kesatuan infrastruktur.
Ketika trotoar diperbaiki, idealnya pekerjaan jaringan telekomunikasi, drainase, kelistrikan, dan utilitas lainnya sudah diperhitungkan. Jangan sampai jalan yang baru selesai diperbaiki harus kembali dibongkar untuk pekerjaan berikutnya.
Bandung menghadapi tantangan yang tidak kalah kompleks. Banyak ruas jalannya memiliki ruang terbatas, trotoar belum tertata optimal, sementara berbagai jaringan utilitas telah berkembang mengikuti kebutuhan kota selama puluhan tahun.
Bayangkan sebuah ruas jalan yang hari ini digali untuk memasang kabel serat optik. Beberapa bulan kemudian dibongkar lagi untuk memperbaiki saluran air. Tidak lama berselang, pekerjaan utilitas lainnya kembali dilakukan.
Masing-masing pekerjaan mungkin memiliki alasan yang benar. Namun, bagi masyarakat, akumulasi gangguan itulah yang akhirnya terasa melelahkan. Oleh karena itu, koordinasi antarlembaga dan penyedia utilitas perlu terus disempurnakan. Bukan hanya pada tahap perencanaan, melainkan sampai pengaturan waktu pekerjaan, migrasi jaringan, komunikasi kepada pelanggan, dan pemulihan kondisi jalan.
Bandung Bukan Lagi Kota yang Santai
Saya lahir dan tumbuh besar di Bandung. Saya masih mengingat suasana kota yang ritmenya jauh lebih santai dibandingkan sekarang.
Dahulu, setiap kali muncul galian jalan yang seolah tidak kunjung selesai, ada kelakar khas warga Bandung: mungkin Pak Wali Kota sedang mencari cincin yang hilang. Kelakar itu sederhana, tetapi sebenarnya mencerminkan pengalaman panjang masyarakat menghadapi pekerjaan infrastruktur yang datang silih berganti.
Kini Bandung telah berubah. Aktivitas ekonominya semakin dinamis. Pergerakan manusia antara Bandung, Jakarta, dan kota-kota sekitarnya semakin intensif. Teknologi transportasi dan komunikasi membuat jarak antarkota seolah semakin pendek.
Bagi banyak orang, internet bukan lagi fasilitas pelengkap. Internet adalah bagian dari pekerjaan, pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, bahkan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ketika layanan internet terganggu berkepanjangan, keluhan masyarakat sangat dapat dipahami.
Pda dasarnya masyarakat bukan semata-mata menolak pembangunan. Mereka sedang menyampaikan konsekuensi nyata dari sebuah pekerjaan infrastruktur terhadap kehidupan mereka. Namun, kita juga perlu memahami bahwa memperbaiki infrastruktur perkotaan yang telah terbentuk selama puluhan tahun memang tidak mudah.
Lima Tahun Tidak Nyaman?
Saya pernah membayangkan, seandainya mendapat amanah memimpin Bandung, mungkin saya justru akan mengawali masa pemerintahan dengan sebuah ajakan yang terdengar tidak populer: mari kita bersedia menjalani lima tahun yang tidak sepenuhnya nyaman agar Bandung bisa menjadi kota yang jauh lebih baik. Tentu bukan berarti pemerintah boleh menyengsarakan rakyatnya. Justru sebaliknya.
Ada persoalan perkotaan yang memang membutuhkan perubahan mendasar, bukan sekadar perbaikan kosmetik atau pekerjaan tambal sulam. Misalnya dalam mobilitas. Mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi tidak cukup dilakukan dengan imbauan atau pembatasan. Pemerintah harus membangun alternatif transportasi publik yang layak, memperbaiki fasilitas pejalan kaki, serta menata konektivitas antarmoda.
Demikian pula dengan penataan utilitas bawah tanah. Ada pekerjaan fisik yang sulit dilakukan tanpa menimbulkan gangguan sementara. Jalan mungkin harus digali, lalu lintas dialihkan, dan sebagian kegiatan masyarakat memerlukan penyesuaian.
Dalam pembangunan perkotaan, ketidaknyamanan semacam ini kerap disebut growing pains, yakni konsekuensi yang menyertai proses pertumbuhan dan perubahan, tetapi ada perbedaan mendasar antara ketidaknyamanan yang memang sulit dihindari dengan gangguan tambahan yang sebenarnya bisa diminimalkan.
Masyarakat mungkin dapat menerima gangguan internet yang telah diberitahukan sebelumnya, memiliki jadwal jelas, dan disertai kepastian pemulihan. Sebaliknya, gangguan yang berlangsung tanpa kejelasan tentu dapat mengikis kepercayaan publik. Oleh karena itu, pembangunan memerlukan semacam kontrak sosial antara pemerintah dan warga.
Pemerintah terbuka mengenai apa yang akan dikerjakan, mengapa pekerjaan itu diperlukan, berapa lama berlangsung, serta risiko yang mungkin muncul. Sementara masyarakat diajak memahami bahwa perubahan besar tidak selalu dapat dicapai tanpa pengorbanan sementara.
Dari Koordinasi Menuju Integrasi
Pengalaman penertiban kabel udara Bandung memberikan pelajaran bahwa langkah berikutnya bukan sekadar memperbanyak rapat koordinasi, melainkan memperkuat integrasi pelaksanaan.
Pemerintah kota dapat mengembangkan kalender pekerjaan infrastruktur yang mempertemukan rencana berbagai instansi dan penyedia utilitas dalam satu kerangka pengelolaan koridor jalan.
Jadwal pekerjaan perlu diinformasikan secara terbuka. Operator harus memiliki kesiapan teknis dan prosedur pemulihan layanan. Masyarakat pun memerlukan saluran pengaduan yang dapat membantu menyelesaikan masalah tanpa harus dipusingkan oleh pembagian kewenangan antarlembaga.
Prinsipnya sederhana: bangun jaringan pengganti, pastikan berfungsi, baru hentikan jaringan lama. Setelah pekerjaan selesai, pulihkan ruang publik dengan standar yang baik.
Keberhasilan pun sebaiknya tidak hanya diukur dari jumlah ruas jalan yang berhasil dibebaskan dari kabel udara. Ukuran lainnya adalah seberapa kecil gangguan terhadap warga, seberapa cepat layanan dipulihkan, dan seberapa lama hasil pembangunan dapat bertahan tanpa perlu dibongkar kembali.
Semua ini bukan pekerjaan mudah. Justru karena itulah saya menghargai langkah yang telah dimulai Pemerintah Kota Bandung.
Sebuah Kota yang Sedang Bertumbuh
Bandung tidak mungkin selamanya mempertahankan pola pengelolaan kota yang terbentuk ketika jumlah penduduk, kendaraan, aktivitas ekonomi, dan kebutuhan infrastrukturnya masih jauh lebih sederhana.
Kota ini harus terus beradaptasi. Penataan kabel udara adalah salah satu langkah menuju Bandung yang lebih tertib. Keluhan masyarakat selama prosesnya bukan alasan untuk menghentikan pembenahan, tetapi merupakan masukan berharga untuk menyempurnakan pelaksanaan tahap berikutnya.
Saya percaya sebagian besar warga Bandung menginginkan hal yang sama dengan pemerintahnya: kota yang lebih aman, lebih nyaman, lebih tertata, dan lebih layak dihuni. Hal yang diperlukan adalah saling pengertian, komunikasi yang terbuka, serta komitmen untuk terus belajar dari setiap tahapan pembangunan, sebab membangun kota yang lebih baik bukan hanya persoalan mempercantik ruang publik. Ini juga tentang membangun kepercayaan antara pemerintah dan warganya.
Bandung memang sedang berbenah. Barangkali kita perlu sedikit lebih bersabar selama prosesnya. Tetapi kesabaran warga akan jauh lebih bermakna apabila setiap ketidaknyamanan hari ini benar-benar menjadi investasi bagi kenyamanan kota di masa depan.
***
Judul: Bandung Berbenah dan Ongkos Sebuah Perubahan
Penulis: Ariyo Bimmo, Pengamat Kebijakan Publik, Bandung Mitigasi Hub
Editor: Jumari Haryadi
Sekilas tentang Penulis
Ariyo Bimmo, S.H., LL.M. adalah praktisi hukum dan kebijakan publik, penulis, komunikator publik, serta mahasiswa Program Doktor FISIP Universitas Padjadjaran. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Master of Laws dari University of Groningen, Belanda.
Selama lebih dari dua dekade, Bimmo berpengalaman dalam reformasi hukum, tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, pembangunan, dan kebijakan publik. Ia pernah bekerja di Bappenas, menjadi Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, serta terlibat dalam berbagai program pembangunan dan reformasi kelembagaan.
Di ruang publik, Bimmo dikenal melalui program Masuk Akal di Cokro TV dan berbagai tulisan mengenai hukum, pemerintahan, kota, lingkungan, serta kehidupan masyarakat. Ia juga mengembangkan Apa Kata Rakyat, proyek penulisan yang menggali persoalan kebijakan dari pengalaman sehari-hari warga.
Gagasan Bimmo berpijak pada satu pertanyaan: apakah kebijakan publik benar-benar bekerja dan membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik?