BERITA JABAR NEWS (BJN), Rubrik OPINI, Kamis (11/06/2026) – Sebuah esai yang tertuang dalam Rubrik OPINI berjudul “Menolak ‘Apatis’: Membongkar Akar Kapitalistik di Balik Lonjakan Harga BBM” ini merupakan buah karya Mardhatillah Maulidah, Mahasiswi Universitas Tazkia, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Anak muda zaman sekarang sering dicap terlalu asyik dengan dunianya sendiri, sibuk berburu konten, mengejar estetika visual, atau sekadar mencari validasi di media sosial hingga terkesan abai pada realitas sosial, padahal saat sebuah kebijakan publik mulai menggedor isi dompet kita tanpa permisi, memilih untuk tidak peduli bukan lagi sebuah pilihan yang bijak. Itu adalah tanda bahwa kita buta dari masalah kita sendiri.
Urusan politik dan kebijakan negara bukan sekadar tontonan lima tahunan di panggung pemilu. Setiap keputusan yang diambil di atas sana, dampaknya akan langsung terasa di kehidupan sehari-hari kita hari ini, besok, dan di masa depan. Lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mendadak ini menjadi tamparan keras yang seharusnya membangunkan nalar kritis dan kesadaran kolektif generasi muda.
Realitas di Lapangan: Jeratan Harga Pasar yang Mencekik
Per 10 Juni 2026, PT Pertamina (Persero) lewat anak usahanya, PT Pertamina Patra Niaga, mendadak mengubah label harga pada papan pengumuman di setiap SPBU. Kabar buruk ini menyasar jenis BBM non-subsidi yang paling akrab dengan kendaraan kelas menengah dan anak muda.
Harga Pertamax (RON 92) melonjak drastis, naik sekitar Rp3.950 dari harga semula Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Langkah serupa juga menimpa Pertamax Green 95 yang merangkak naik menjadi Rp17.000 per liter dari harga awal Rp12.900 (CNBC Indonesia, 2026).
Pihak manajemen Pertamina berdalih bahwa penyesuaian ini adalah hal wajar demi mengikuti formula harga perekonomian yang sudah ditetapkan pemerintah. Alasan klasiknya selalu sama: menyesuaikan dengan harga minyak mentah dunia yang sedang bergejolak dan menguatnya nilai tukar dolar terhadap rupiah (baca rilis di Kompas.com, 2026).
Pemerintah memang berjanji tidak akan mengusik harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar demi menjaga daya beli masyarakat bawah (Kompas.com, 2026). Namun, sebagai anak muda yang terlatih berpikir kritis, kita tidak boleh menelan narasi ini bulat-bulat. Apakah masalah pelik ini sesederhana naik-turunnya grafik pasar global?
Menguliti Masalah: Cacat Bawaan Sistem Kapitalisme
Jika kita mau melacak masalah ini sampai ke akarnya, kebijakan menaikkan harga BBM ini sebenarnya hanyalah hilir dari sebuah persoalan yang jauh lebih besar. Ini adalah buah pahit dari sistem ekonomi kapitalisme global yang kita adopsi hari ini. Sistem ini punya cacat bawaan karena memandang segala hajat hidup orang banyak sebagai komoditas bisnis, bukan sebagai bentuk pelayanan publik (public service).
Dalam sistem kapitalistik, fungsi negara telah bergeser. Negara tidak lagi bertindak sebagai pengurus rakyat (ra’in), melainkan hanya sebagai regulator. Bahkan, mirip makelar yang menghubungkan kepentingan korporasi besar dengan masyarakat selaku konsumen.
Saat pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) diserahkan pada mekanisme pasar bebas, kepemilikan umum yang seharusnya dikuasai negara untuk kemakmuran bersama justru diprivatisasi. Bahkan, badan usaha milik negara pun dipaksa beroperasi layaknya korporasi swasta yang melulu mengejar profit. Ironisnya, rakyat akhirnya harus membeli kekayaan alam dari tanah air mereka sendiri dengan standar harga internasional yang penuh spekulasi.
Paradoks Negeri Muslim: Kaya Sumber Daya, Lemah Sikap, Jadi Pion Barat
Di sinilah letak ironi terbesar yang menyelimuti negeri-negeri muslim, termasuk Indonesia. Jika kita melihat peta geopolitik, wilayah-wilayah berpenduduk muslim adalah episentrum energi dunia yang menyimpan cadangan minyak, gas, dan mineral yang luar biasa melimpah. Namun faktanya, kita justru menjadi pihak yang paling rapuh, sering didikte, dan tak berdaya menghadapi tekanan pasar global.
Kelemahan ini berakar pada krisis kepemimpinan yang akut. Banyak penguasa di negeri muslim mengabaikan esensi sejati dari kepemimpinan itu sendiri sehingga terjebak menjadi perpanjangan tangan atau antek dari kepentingan kapitalisme Barat.
Kita dijajah secara ekonomi lewat skema utang luar negeri dan ketergantungan teknologi. Akibatnya, kita mengekspor minyak mentah dengan harga murah, lalu membelinya kembali dalam bentuk produk jadi dengan harga selangit. Ini adalah bentuk penjajahan gaya baru (neo-imperialisme).
Abainya para penguasa terhadap amanah ini telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, “Tidaklah seorang hamba yang Allah serahi mandat untuk memimpin rakyat, lalu ia mati pada hari ia mati dalam keadaan menipu (mengkhianati) rakyatnya, melainkan Allah haramkan surga baginya.” (H.R. Muslim)
Ketika kekayaan alam milik publik diobral kepada korporasi asing demi keuntungan segelintir elite, di situlah pengkhianatan terhadap rakyat terjadi. Akibat hilangnya kepemimpinan kaum muslimin, umat Islam yang jumlahnya miliaran laksana tak punya kuasa di panggung dunia, persis seperti nubuat Rasulullah SAW dalam Sunan Abu Dawud:
“Hampir tiba masanya bangsa-bangsa lain akan memperebutkan kamu (untuk membinasakanmu), sebagaimana orang-orang yang makan memperebutkan hidangan di atas meja…” Para sahabat bertanya: “Apakah karena jumlah kami sedikit pada hari itu?” Beliau menjawab: ” Bahkan jumlah kamu pada hari itu banyak, tetapi kamu laksana buih di lautan…” (H.R. Abu Dawud)
Buih tidak bisa menentukan arahnya sendiri; ia hanya bergerak ke mana pun arus membawanya. Seperti itulah kondisi negeri kita hari ini didikte oleh aturan lembaga keuangan internasional, jeratan utang, dan regulasi pasar bebas yang menjajah.
Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyimpulkan dengan sangat tajam bahwa kehancuran suatu bangsa bermula dari rusaknya para pemegang kebijakan yang mengabaikan tuntunan kebenaran:
“Maka rakyat itu bisa rusak karena kerusakan para penguasanya, dan para penguasa itu rusak karena kerusakan para ulama (yang tidak mau meluruskan penguasa).” (Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Jilid 2, hlm. 357). Oleh karena itu, target kritik anak muda tidak boleh berhenti pada tataran teknis di permukaan saja. Kita harus berani menyampaikan kebenaran dan mengajak ummat untuk memahami bahwa aturan hanya boleh berlandaskan syariat Allah SWT bukan pada arahan korporasi global. Allah SWT telah berpesan dengan tegas:
“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (Q.S. An-Nisa: 141).
Menyerahkan pengelolaan energi penting seperti BBM ke dalam pusaran pasar liberal yang dikontrol kapitalis Barat adalah bentuk nyata dari pemberian “jalan” (sabiilan) bagi mereka untuk terus mengaruskan kepentingan mereka saja.
Pandangan Islam tentang Politik: Mengurus Rakyat, Bukan Berbisnis
Agar analisis kita utuh, kita harus mendobrak stigma keliru tentang politik. Sistem sekuler hari ini berhasil mencuci otak anak muda untuk memandang politik sebagai sesuatu yang kotor, penuh intrik kekuasaan, dan transaksional. Akibatnya, banyak yang memilih bersikap apolitis atau “bodo amat.” Padahal, dalam kacamata Islam, politik (siyasah) memiliki kedudukan yang sangat mulia.
Secara etimologi dan syariat, kata politik berakar dari istilah sasa-yasusu-siyasatan yang berarti mengurus, mengendalikan, atau memelihara. Imam Ibnu Aqil (sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab Al-Thuruq al-Hukmiyyah) menjelaskan definisi politik Islam yang luhur:
“Politik (Siyasah) adalah segala tindakan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan (kebaikan) dan lebih jauh dari kerusakan.” (Ibnu Qayyim, Al-Thuruq al-Hukmiyyah, hlm. 14). Oleh karena itu, politik dalam Islam bukanlah alat bagi elite untuk berbisnis dengan rakyatnya sendiri atau memperkaya diri.
Politik adalah instrumen penerapan hukum Allah untuk menjamin seluruh kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Ketika politik dipisahkan dari agama (sekularisme), fungsi mulia ini runtuh. Negara berubah wajah menjadi sebuah perusahaan besar, penguasa bertindak sebagai direktur, dan rakyat diposisikan sekadar sebagai konsumen yang terus diperas.
Sudut Pandang Fikih Islam: Mengembalikan Hak Kepemilikan Umum
Ketika politik Islam yang shohih itu diterapkan, ia akan melahirkan kebijakan tata kelola energi yang berkeadilan. Islam datang sebagai sebuah jalan hidup yang menyeluruh (syamil wa mutakahmil). Hukum syara’ tegas mengelompokkan energi dan sumber daya alam yang jumlahnya melimpah sebagai Kepemilikan Umum (Al-Milkiyyah Al-Ammah). Artinya, ia bukan milik individu, bukan milik penguasa, dan haram diserahkan kepada korporasi swasta.
Rasulullah SAW bersabda, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (H.R. Abu Dawud).
Dalam kajian ushul fikih kontemporer, kata “api” mencakup segala bentuk sumber energi, bahan bakar, dan barang tambang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Karena benda-benda tersebut adalah hak milik bersama seluruh rakyat maka negara dilarang keras mengambil keuntungan komersial dari rakyatnya sendiri dalam penyaluran BBM. Tugas negara hanyalah mengelola, lalu mengembalikan seluruh hasilnya kepada rakyat dalam bentuk harga yang sangat murah (hanya sebesar biaya produksi) atau dialihkan menjadi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur gratis.
Penutup: Kembali pada Solusi yang Hakiki dan Menyeluruh
Sengkarut kenaikan harga BBM ini bukanlah masalah salah urus yang sepele dari manajemen Pertamina semata. Ini adalah bukti nyata dari rapuhnya sistem sekuler-kapitalistik yang memisahkan aturan agama dari pengurusan urusan publik. Oleh karena itu, solusi untuk membenahi karut-marut ini tidak akan pernah selesai jika kita hanya berharap pada pergantian rezim, utak-atik figur menteri, atau pembagian bansos dan subsidi kosmetik yang kapan saja bisa dicabut secara sepihak. Jalan keluar yang mendasar adalah dengan merombak total paradigma berpikir kita: mengembalikan seluruh tata kelola pemerintahan dan ekonomi pada bingkai syariat Islam secara menyeluruh (kaffah).
Sebagai anak muda yang sadar akan pentingnya arah peradaban ummat dimasa depan, kita tidak boleh lagi bersikap apatis. Kita harus terus mengasah nalar kritis, meruntuhkan narasi-narasi yang membodohi, dan menyadari bahwa setiap tetes bensin yang kita bayar hari ini adalah hasil dari sebuah keputusan politik, Sudah saatnya kita bergerak menuntut perubahan yang mendasar, bukan sekadar janji-janji manis yang menipu dan membuat kita buta akan solusi yang kita butuhkan sekarang.
Semoga Allah Memampukan kita untuk Istiqomah dijalan Nya, menyampaikan agama ini di tengah tengah ummat yang sudah tertidur dari realita jauhnya kita dari kehidupan Islam. (Ridha/BJN).
***
Daftar Referensi
- Al-Ghazali, Abu Hamid. Ihya Ulumuddin. Kairo: Darul Ma’arif.
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad. Al-Ahkam As-Sulthaniyyah. Beirut: Dar al-Fikr.
- An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj. Shahih Muslim (Kitab al-Imarah). Riyadh: Darussalam.
- CNBC Indonesia. (2026, 10 Juni). Resmi! Harga BBM Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter Mulai 10 Juni 2026.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar’iyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Kompas.com. (2026, 10 Juni). Per 10 Juni, Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 Per Liter, Pertamax Green Jadi Rp 17.000 Per Liter.
- Kompas.com. (2026, 10 Juni). Pertamax Naik, Pertamina: Harga BBM Bersubsidi Tidak Berubah!
- Sijistani, Abu Dawud. Sunan Abu Dawud. Beirut: Al-Maktabah al-Asriyyah.
***
Judul:Menolak ‘Apatis’: Membongkar Akar Kapitalistik di Balik Lonjakan Harga BBM
Penulis: Mardhatillah Maulidah, mahasiswi Universitas Tazkia
Editor: JHK
Sekilas tentang penulis
Mardhatillah Maulidah, atau akrab disapa Ridha, adalah seorang muslimah berdarah Bugis-Buton yang saat ini aktif sebagai mahasiswi sekaligus pengajar di kampus pengkaderan Dai. Selain di dunia akademik, ia juga mendedikasikan waktunya sebagai aktivis dakwah yang fokus pada pengembangan umat.
Dengan motto hidup “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk umat”, Ridha memiliki kegemaran belajar dan aktif dalam berbagai aktivitas sosial. Melalui karya-karyanya, ia bertekad untuk mengukir sejarah kehidupan yang bermakna dan senantiasa berusaha agar setiap langkahnya diberkahi dan mendapatkan Ridho Allah SWT.
***