BERITA JABAR NEWS (BJN) – Kolom OPINI, Jumat (13/11/2026) – Artikel berjudul “Menakar Angka Penurunan Pengangguran di Tengah Gelombang PHK” ini ditulis oleh Lilis Suryani yang berprofesi sebagai seorang guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Yayasan Putra Sukamanah Sejahtera yang beralamat di Jalan Sasak Besi No 4, Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.
Setiap kali laporan statistik ketenagakerjaan dirilis, ruang publik kita kerap disuguhi angka-angka yang tampak menenangkan di permukaan, namun menyisakan tanda tanya besar ketika disandingkan dengan realitas lapangan. Pada periode Agustus 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat dilaporkan mengalami penurunan.
Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah penduduk yang bekerja tercatat mencapai 24,77 juta orang atau bertambah sekitar 0,26 juta orang dibandingkan periode Agustus 2025. Sektor perdagangan disebut sebagai lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini.
Optimisme yang dibangun di atas angka statistik tersebut segera berbenturan dengan kenyataan pahit di sektor riil. Pada rentang waktu yang berdekatan, yakni sepanjang Januari hingga Agustus 2026, laporan dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 13.000 pekerja di Jawa Barat mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan mayoritas korban berasal dari sektor industri pengolahan atau manufaktur.
Fenomena ini melahirkan sebuah paradoks ekonomi yang menggelitik nalar publik, yaitu bagaimana mungkin angka pengangguran diklaim menurun, sementara ribuan buruh pabrik justru kehilangan mata pencaharian tetap mereka?
Ketidaksinkronan antara data makro dan realitas sosial ini patut menjadi bahan refleksi bersama. Secara metodologis, definisi “bekerja” dalam survei ketenagakerjaan sering kali mencakup siapa saja yang melakukan kegiatan ekonomi minimal satu jam dalam seminggu untuk memperoleh penghasilan.
Artinya, ketika seorang buruh pabrik ter-PHK dan terpaksa beralih menjadi pedagang kaki lima berskala mikro, pekerja serabutan, atau pengemudi daring dengan penghasilan yang tidak menentu, secara statistik ia tidak lagi dihitung sebagai pengangguran.
Pergeseran tenaga kerja dari sektor industri formal menuju sektor perdagangan informal inilah yang membuat angka pengangguran tampak menyusut, meski kualitas kesejahteraan dan kepastian pendapatan masyarakat justru merosot tajam.
Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan ketenagakerjaan di daerah industri seperti Jawa Barat sesungguhnya belum terselesaikan secara mendasar. Lebih jauh lagi, fenomena berulangnya gelombang PHK setiap tahun menunjukkan adanya kerapuhan struktural dalam tata kelola ekonomi kita.
Ketika industri manufaktur menghadapi tekanan biaya produksi, fluktuasi pasar global, atau perubahan kebijakan investasi, buruh selalu menjadi pihak pertama yang dikorbankan demi menjaga margin keuntungan perusahaan.
Dalam kacamata analisis sistemik, pola semacam ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan konsekuensi logis dari paradigma ekonomi kapitalistik yang masih mendominasi arah pembangunan. Dalam sistem tersebut, pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi kerap ditempatkan sebagai panglima, sementara pemenuhan hak dasar rakyat diperlakukan sebagai efek samping yang diharapkan menetes ke bawah (trickle-down effect).
Arah kebijakan ekonomi cenderung diselaraskan dengan kepentingan akumulasi modal para investor besar. Negara sering kali memosisikan diri sekadar sebagai regulator dan fasilitator pasar, menyerahkan penciptaan lapangan kerja sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas serta kemurahan hati sektor swasta. Akibatnya, nasib dan keberlangsungan hidup jutaan keluarga pekerja menjadi sangat rentan, bergantung sepenuhnya pada pasang surut kepentingan bisnis pemilik modal.
Jika kita menengok khazanah pemikiran dan tata kelola dalam pandangan Islam, negara memiliki kedudukan serta tanggung jawab yang jauh lebih fundamental dan aktif dalam menjamin kesejahteraan warga negaranya. Politik ekonomi Islam (as-siyasah al-iqtishadiyah) tidak memandang manusia semata-mata sebagai faktor produksi yang nilainya diukur dari produktivitas pasar, melainkan sebagai makhluk mulia yang wajib dijamin pemenuhan kebutuhan pokoknya oleh negara.
Dalam paradigma Islam, kesejahteraan masyarakat dibangun di atas fondasi distribusi kekayaan yang adil dan pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu secara menyeluruh, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan rata-rata yang semu. Mekanisme jaminan kesejahteraan tersebut dijalankan melalui tiga pilar utama yang saling menguatkan.
Pertama, jaminan pemenuhan kebutuhan pokok individu (al-hajat al-asasiyah), yang meliputi pangan, sandang, dan papan. Islam menetapkan mekanisme tanggung jawab nafkah secara berjenjang dan jelas. Kepala keluarga diwajibkan bekerja untuk menafkahi dirinya dan tanggungannya.
Apabila kepala keluarga tidak mampu, sakit, atau telah tiada, kewajiban nafkah berpindah kepada kerabat dekat atau wali yang mampu. Namun, jika seluruh jalur kekerabatan tersebut tidak sanggup memikulnya, maka negara melalui kas negara (Baitul Mal) wajib turun tangan secara langsung untuk menanggung kebutuhan pokok warga tersebut tanpa syarat yang berbelit.
Kedua, jaminan pemenuhan kebutuhan publik atau komunal yang mencakup tiga sektor vital diantaranya pendidikan, layanan kesehatan, dan keamanan. Dalam pandangan Islam, ketiga layanan ini bukanlah komoditas bisnis yang diperjualbelikan sesuai hukum permintaan dan penawaran, melainkan hak dasar setiap warga negara yang wajib disediakan oleh pemerintah secara cuma-cuma dan berkualitas.
Ketika biaya pendidikan dan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh negara, beban hidup para pekerja akan berkurang secara drastis. Mereka tidak perlu lagi dihantui ketakutan jatuh miskin saat anggota keluarga sakit atau saat anak-anak mereka hendak menempuh pendidikan tinggi.
Ketiga, peran aktif negara dalam menyediakan lapangan kerja yang hakiki serta memberdayakan sektor riil. Pemerintah dalam sistem Islam tidak berpangku tangan menunggu belas kasihan investor asing atau konglomerat swasta untuk membuka lowongan kerja.
Negara memiliki kewajiban menggerakkan roda perekonomian secara mandiri dengan mengelola sumber daya alam strategis seperti pertambangan, energi, hutan, dan kelautan, sebagai kepemilikan umum (al-milkiyah al-ammah).
Hasil pengelolaan kekayaan alam yang melimpah tersebut dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat dalam bentuk pembangunan infrastruktur industri strategis, pemberian modal usaha tanpa riba kepada masyarakat, pembukaan lahan pertanian produktif, serta penciptaan lapangan kerja langsung yang bermartabat.
Selain itu, dalam hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja, Islam menuntut adanya akad kerja (ijarah) yang adil, transparan, dan manusiawi. Upah pekerja ditetapkan berdasarkan kelayakan manfaat tenaga yang dicurahkan serta standar kecukupan hidup yang bermartabat, bukan ditekan serendah mungkin demi efisiensi biaya perusahaan.
Negara hadir mengawasi agar tidak terjadi kezaliman baik dari pihak pengusaha terhadap buruh maupun sebaliknya, sekaligus memberikan perlindungan nyata apabila terjadi guncangan ekonomi sehingga rakyat tidak dibiarkan berjuang sendirian menghadapi badai PHK.
Fenomena penurunan angka pengangguran di Jawa Barat yang diiringi ribuan korban PHK pada tahun 2026 ini seharusnya menjadi alarm pengingat bagi para pemangku kebijakan. Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari keindahan grafik statistik atau tingginya serapan tenaga kerja di sektor informal yang rapuh.
Ukuran sejati keberhasilan sebuah pemerintahan adalah sejauh mana setiap kepala keluarga mampu memperoleh pekerjaan yang layak, stabil, dan mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dengan tenang.
Sudah saatnya kita berani mengevaluasi paradigma ekonomi yang selama ini menempatkan rakyat sebagai objek kebijakan pasar. Mengadopsi prinsip-prinsip politik ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan distribusi, kemandirian pengelolaan sumber daya alam, serta tanggung jawab penuh negara sebagai pengurus urusan rakyat (ra’in) merupakan langkah solutif yang layak dipertimbangkan secara serius.
Dengan menempatkan kesejahteraan hakiki manusia di atas kepentingan akumulasi modal, barulah harapan akan terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan terbebas dari bayang-bayang pengangguran dapat terwujud secara nyata, bukan sekadar indah di atas kertas laporan statistik. (Lilis Suryani)
***
Judul: Menakar Angka Penurunan Pengangguran di Tengah Gelombang PHK
Penulis: Lilis Suryani, Guru dan Pegiat Literasi
Editor: JHK