BERITA JABAR (BJN), Kolom OPINI, Rabu (28/10/2026) – Tulisan berjudul “Kerja di Bandung, Penghasilan Pas-pasan, Harga Kebutuhan Mencekik: Warga Harus Bagaimana?” ini merupakan karya Ariyo Bimmo, seorang praktisi hukum dan kebijakan publik, penulis, komunikator publik, serta mahasiswa Program Doktor FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.
Ketika uang belanja yang sama membawa pulang pangan lebih sedikit, rumah tangga harus mengambil keputusan yang tidak menyenangkan. Mengurangi jumlah, mengganti bahan makanan, atau menunda kebutuhan lain. Pemberitaan Kompas mengenai menyusutnya belanja pangan Rp100.000 mengingatkan bahwa tekanan ekonomi pertama-tama hadir dalam keputusan sehari-hari.
Di Bandung, persoalannya mempunyai lapisan tambahan. Terasjabar pada 8 Oktober 2026 memuat pandangan anggota DPRD Kota Bandung, Erick Darmadjaya, mengenai pendapatan yang tertekan, usaha yang lesu, mahalnya ruang usaha, serta penggunaan pinjaman daring untuk menutup kekurangan pengeluaran. Pandangan ini perlu diuji dengan data, tetapi cukup penting untuk menjadi peringatan kebijakan.
Saya menemukan pertanyaan yang berdekatan ketika menyusun buku Bagaimana Mencari Uang di Bandung?, bagian dari serial Apa Kata Rakyat. Buku itu mencoba memotret sekilas bagaimana warga bekerja, berusaha, dan mencari penghidupan. Dari percakapan tersebut, terlihat bahwa mempunyai pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang cukup merupakan dua persoalan berbeda.
Lia, lulusan Sastra Jepang, pernah melamar berbagai pekerjaan di luar bidang pendidikannya karena kebutuhan penghasilan dan pengalaman lebih mendesak. Joseph menceritakan pengamatannya terhadap pekerja yang mengambil pekerjaan tambahan sebagai pengemudi ojek daring. Arya, seorang guru muda, membedakan ketersediaan pekerjaan mengajar dengan kesempatan memperoleh penghasilan yang baik.
Wawancara dalam buku ini bukan survei yang mewakili seluruh Bandung. Namun, pengalaman mereka membantu merumuskan pertanyaan yang perlu dijawab pemerintah: seberapa jauh pekerjaan yang tersedia mampu menopang kehidupan?
Jika seseorang sudah menambah jam kerja, tetapi tetap harus menurunkan kualitas konsumsi, anjuran bekerja lebih keras kehilangan banyak daya jawabnya. Kita perlu memeriksa penghasilan bersih setelah biaya makan, tempat tinggal, transportasi, dan kebutuhan untuk bekerja dibayar.
Dalam penjelasan yang dipublikasikan Universitas Gadjah Mada pada 7 Oktober 2026, ekonom Wisnu Setiadi Nugroho mengingatkan bahwa penurunan konsumsi akibat keterbatasan anggaran berbeda dari perubahan selera. Ketika kebutuhan sehari-hari mulai ditutup dengan utang atau penjualan aset, daya tahan keuangan rumah tangga perlu mendapat perhatian lebih serius.
Bagi Bandung, risiko berikutnya dapat dibaca melalui hubungan antara rumah tangga dan usaha. Warga mengurangi belanja, pesanan pedagang berkurang, pengusaha menahan perekrutan atau mengurangi jam kerja, lalu penghasilan rumah tangga kembali tertekan. Ini skenario risiko yang perlu diuji, bukan kesimpulan bahwa seluruh kota sudah mengalaminya. Oleh karena itu, respons kebijakan harus menyentuh kedua sisi: kemampuan warga membeli kebutuhan dan kemampuan usaha mempertahankan penghasilan.
Langkah pertama adalah mendeteksi tekanan sebelum warga jatuh terlalu jauh. Pemerintah kota dapat menggabungkan pemantauan harga pangan dengan informasi penempatan kerja, pengurangan jam kerja, perubahan omzet usaha kecil, dan permohonan bantuan. Sebagian informasi mungkin sudah tersedia; yang perlu dibangun adalah pembacaan bersama dan tindak lanjutnya.
Pemantauan itu dapat dilengkapi panel kecil rumah tangga dan pelaku usaha yang diwawancarai berkala. Panel ini berfungsi menangkap perubahan lebih cepat, dengan cakupan dan keterbatasan yang dijelaskan terbuka. Data pribadi harus dilindungi, sementara ringkasan temuannya menjadi bahan keputusan lintas dinas.
Langkah kedua adalah menjaga pendapatan melalui belanja yang memang dibutuhkan kota. Pemeliharaan drainase, perbaikan fasilitas lingkungan, dan pekerjaan perawatan lainnya dapat diperiksa kelayakannya untuk menggunakan tenaga kerja lokal secara berbayar. Pekerjaannya harus nyata, keselamatan dan upahnya jelas, serta hasilnya dapat diperiksa warga.
Bagi usaha kecil, kepastian pesanan dan pembayaran juga penting. Pemkot dapat meninjau hambatan partisipasi pemasok kecil dalam pengadaan yang sesuai kapasitas mereka, sekaligus mempercepat pembayaran atas pekerjaan yang telah sah diterima. Kampus, rumah sakit, hotel, dan perusahaan besar dapat diajak membuka rantai pasoknya melalui kemitraan yang transparan.
Cara ini berangkat dari kebutuhan pembeli yang sudah ada. Pelaku usaha memperoleh peluang pendapatan tanpa harus lebih dahulu menambah utang untuk menebak-nebak pasar.
Di sinilah dukungan UMKM perlu lebih cermat. Ketika permintaan melemah, pelatihan kewirausahaan yang menghasilkan banyak penjual baru untuk pembeli yang sama berisiko menambah persaingan tanpa memperbesar penghasilan. Pendampingan sebaiknya dimulai dengan pertanyaan tentang calon pembeli, mutu produk, harga, biaya distribusi, dan peluang pembelian ulang.
Langkah ketiga adalah mengurangi biaya memperoleh penghasilan. Dalam buku saya, Lia menyebut tempat tinggal, makan, dan transportasi sebagai pengeluaran yang terasa ketika hidup sendiri. Biaya perjalanan juga menentukan apakah sebuah lowongan masuk akal untuk diterima.
Perbaikan akses angkutan menuju kawasan kerja, pasar, dan tempat pelatihan perlu dinilai sebagai kebijakan ekonomi. Pemerintah kota dapat berkoordinasi dengan provinsi, daerah sekitar, dan operator untuk menguji perbaikan rute atau layanan penghubung. Ukurannya ialah penghematan biaya dan waktu pekerja dengan memperhitungkan biaya penyelenggaraannya.
Penataan ruang usaha memerlukan perhatian serupa. Pedagang yang direlokasi membutuhkan tempat legal yang terjangkau dan mempunyai pembeli. Sebelum memindahkan mereka, arus pengunjung, akses, jam usaha, serta biaya operasional lokasi baru perlu diuji. Kota yang tertib tetap harus memberi peluang penghidupan.
Langkah keempat adalah menghubungkan pelatihan dengan permintaan kerja yang dapat diperiksa. Perusahaan mitra perlu menjelaskan keterampilan, jumlah kebutuhan, kondisi kerja, dan kisaran imbalan sebelum pelatihan diselenggarakan. Pendampingan kemudian diteruskan sampai peserta memasuki pekerjaan atau memperoleh pesanan.
Keberhasilannya dilacak tiga sampai enam bulan kemudian: berapa orang bekerja, berapa lama bertahan, dan bagaimana perubahan penghasilan bersihnya. Buku ini berulang kali mengajukan pertanyaan tersebut karena jumlah peserta pelatihan belum menjelaskan hasilnya bagi kehidupan.
Bandung juga mempunyai peluang memperoleh pendapatan dari pasar luar kota. Pengalaman pekerja teknologi dalam buku memperlihatkan bahwa tempat tinggal dan sumber pesanan tidak selalu berada di kota yang sama. Desain, pengembangan perangkat lunak, jasa profesional, serta produksi kreatif dapat menjangkau pembeli yang lebih luas.
Pemerintah bersama kampus dan komunitas dapat membantu membangun portofolio, kemampuan bernegosiasi, pemahaman kontrak, dan pertemuan dengan calon klien. Pendekatan ini layak diuji pada kelompok yang sesuai; kebutuhan pekerja dengan keterampilan dan keadaan berbeda tetap harus dilayani.
Langkah kelima adalah mencegah kekurangan pendapatan berubah menjadi utang berulang. Akses pengaduan, edukasi biaya pinjaman, dan rujukan pendampingan kepada lembaga berwenang perlu dipermudah. Namun, literasi keuangan mempunyai batas ketika penghasilan memang tidak cukup. Bantuan sementara bagi rumah tangga yang memenuhi kriteria harus terhubung dengan pemulihan pendapatan.
Untuk mengantisipasi enam sampai dua belas bulan ke depan, Bandung dapat menyiapkan beberapa skenario. Jika harga meningkat sementara pekerjaan bertahan, prioritasnya menjaga pasokan pangan dan melindungi konsumsi kelompok rentan. Jika harga relatif terkendali tetapi omzet dan jam kerja terus turun, perhatian perlu bergeser kepada pemulihan permintaan, pembayaran pemasok, dan keberlanjutan pekerjaan. Jika keduanya memburuk, perlindungan kebutuhan dasar dan penghasilan sementara harus diperkuat bersamaan.
Skenario tersebut membutuhkan pemicu tindakan yang disepakati berdasarkan data awal, termasuk berapa lama kemerosotan berlangsung dan berapa luas warga terdampak. Dengan begitu, pemerintah mempunyai dasar untuk bertindak sebelum persoalan membesar.
Pelaksanaannya dapat dimulai dalam 90 hari melalui beberapa wilayah atau kelompok pekerjaan yang paling membutuhkan perhatian. Selama tiga bulan pertama, pemkot memetakan tekanan, meninjau pembayaran pemasok, dan menguji dukungan pendapatan serta akses kerja. Evaluasi enam bulanan menentukan program yang diteruskan, diperbaiki, atau dihentikan.
Ruang fiskal tentu membatasi pilihan. Karena itu, langkah awalnya adalah meninjau kembali belanja yang manfaatnya kecil dan memprioritaskan program yang paling membantu kebutuhan dasar serta penghidupan. Pemerintah pusat dan provinsi mempunyai peran penting dalam perlindungan sosial, stabilisasi pangan, dan kebijakan ekonomi yang melampaui kewenangan kota.
Buku Bagaimana Mencari Uang di Bandung? berangkat dari mendengar warga. Pemberitaan tentang daya beli mengingatkan bahwa mendengar perlu diteruskan menjadi kemampuan mengantisipasi. Ukuran keberhasilannya dapat dimulai dari pertanyaan yang sederhana: apakah setelah bekerja dan membayar kebutuhan hidup, warga masih mempunyai ruang untuk menabung dan menghadapi bulan depan?
***
Judul: Kerja di Bandung, Penghasilan Pas-pasan, Harga Kebutuhan Mencekik: Warga Harus Bagaimana?
Penulis: Ariyo Bimmo, Pengamat Kebijakan Publik, Bandung Mitigasi Hub
Editor: JHK
Sekilas tentang Penulis
Ariyo Bimmo, S.H., LL.M. adalah praktisi hukum dan kebijakan publik, penulis, komunikator publik, serta mahasiswa Program Doktor FISIP Universitas Padjadjaran. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Master of Laws dari University of Groningen, Belanda.
Selama lebih dari dua dekade, Bimmo berpengalaman dalam reformasi hukum, tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, pembangunan, dan kebijakan publik. Ia pernah bekerja di Bappenas, menjadi Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, serta terlibat dalam berbagai program pembangunan dan reformasi kelembagaan.
Di ruang publik, Bimmo dikenal melalui program Masuk Akal di Cokro TV dan berbagai tulisan mengenai hukum, pemerintahan, kota, lingkungan, serta kehidupan masyarakat. Ia juga mengembangkan Apa Kata Rakyat, proyek penulisan yang menggali persoalan kebijakan dari pengalaman sehari-hari warga.
Gagasan Bimmo berpijak pada satu pertanyaan: apakah kebijakan publik benar-benar bekerja dan membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik?