BERITA JABAR NEWS (BJN) – Kolom OPINI, Senin (28/09/2026) – Artikel berjudul “Jangan Tukar Nyawa Anak dengan Proyek” ini ditulis oleh Lilis Suryani yang berprofesi sebagai seorang guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Yayasan Putra Sukamanah Sejahtera yang beralamat di Jalan Sasak Besi No 4, Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.
Bayangkan wajah anak-anak kita. Mereka berangkat ke sekolah dengan senyum cerah, membawa harapan orang tua, lalu pulang dengan tubuh lemas dan muntah-muntah. Tragisnya, itu bukan fiksi. Itulah kenyataan pahit yang menimpa 4.877 anak di Jawa Barat menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Angka ini adalah yang tertinggi di Indonesia.
Meski belakangan tren keracunan bergeser ke Jawa Tengah, seperti kasus massal di Batang dan Rembang, Jawa Barat tetap memegang rekor korban terbanyak sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini digulirkan.
Setiap kali ada anak tumbang karena keracunan, respons pemerintah selalu sama: evaluasi prosedur operasi standar (SOP), cek sertifikat higiene, atau salahkan air bersih. Tentu saja respon seperti ini dianggap klasik, padahal menyederhanakan petaka ini sebagai masalah teknis dapur adalah cara berpikir yang keliru. Kasus yang terjadi beruntun ini adalah alarm keras adanya kegagalan sistem. Akar masalahnya ada pada cara pandang penguasa yang melihat urusan perut rakyat dengan kacamata bisnis kapitalistik.
Ketika Menu Sehat Berubah Jadi Ladang Cuan
Mengapa program mulia ini bisa berujung petaka di piring anak-anak? Ada tiga alasan mendasar.
Pertama, target yang tidak masuk akal. Pemerintah membuat aturan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menyediakan minimal 2.500 porsi setiap hari.
Memasak makanan matang dalam jumlah ribuan bukan perkara gampang. Butuh standar kebersihan tingkat tinggi. Ketika target raksasa ini dipaksakan ke dapur-dapur lokal yang fasilitasnya pas-pasan, kualitas pasti jebol. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) akhirnya cuma jadi pajangan kertas birokrasi, sementara dapurnya keteteran.
Kedua, aroma pemburu rente. Perizinan dapur SPPG saat ini sangat kaku di atas kertas, tapi longgar di lapangan. Kelayakan tempat, alat masak, hingga kebersihan karyawannya jarang diverifikasi langsung secara ketat.
Lebih parah lagi, di lapangan mulai tercium aroma tidak sedap, yaitu praktik “jual beli titik” dan bagi-bagi keuntungan antara oknum yayasan, investor, dan mitra. Ingat, hukum bisnis itu kejam. Ketika program ini dijadikan ajang cari untung, rumusnya adalah tekan biaya serendah mungkin demi cuan sebesar mungkin. Dampaknya? Bahan makanan murah dan tidak segar yang dibeli, lalu anak-anak kita yang menanggung akibatnya.
Ketiga, negara yang cuma jadi penonton. Pengawasan dari pemerintah terbukti loyo. Petugas biasanya baru sibuk datang membawa sampel makanan setelah ambulans bolak-balik mengangkut anak-anak yang keracunan. Tanpa pengawasan yang melekat tiap hari, kelalaian dan manipulasi anggaran di tingkat bawah akan terus terjadi.
Solusi Total: Negara Pengurus, Bukan Pedagang
Kita tidak bisa terus-menerus bertaruh nyawa anak dengan sistem yang memandang rakyat sebagai konsumen. Perlu ada perubahan total dalam cara mengelola negara.
Dalam tuntunan Islam, fungsi penguasa itu sangat jelas dan tegas. Rasulullah SAW bersabda, “Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (H.R. Bukhari).
Dalil ini menegaskan bahwa tugas negara adalah melayani, bukan berbisnis dengan rakyat. Negara wajib bersih dari motivasi mencari untung saat memberi makan anak-anak bangsa. Dari mindset inilah akan lahir rasa tanggung jawab yang tulus dan takut akan dosa.
Jika sistem ini diterapkan, cara kerja program makan gratis akan berubah total:
Dapur Berbasis Komunitas: Tidak perlu ada paksaan 2.500 porsi per dapur demi efisiensi biaya. Ukuran dapur disesuaikan dengan kapasitas riil lingkungan sekolah agar kualitas makanan benar-benar segar dan higienis.
Pengawas yang Masuk Dapur: Negara menempatkan petugas pengawas (qadhi hisbah) untuk mengecek langsung bahan makanan dan kebersihan alat setiap hari secara acak, bukan cuma memeriksa berkas formalitas.
Bebas Makelar Proyek: Seluruh anggaran diambil langsung dari kas negara (baitulmal) dan disalurkan tanpa lewat perantara investor atau makelar proyek pencari untung.
Kesimpulan
Tragedi keracunan ribuan anak di Jawa Barat harusnya menjadi tamparan keras. Selama negara masih memakai logika untung-rugi ala kapitalisme untuk mengurusi rakyat, SOP seketat apa pun akan mudah bocor oleh keserakahan.
Sudah saatnya kita buang jauh-jauh mindset dagang ini. Pemimpin harus kembali ke tugas aslinya yaitu menjadi pengurus yang menyayangi rakyatnya, karena nyawa satu anak didik jauh lebih berharga daripada semua nilai investasi di dunia.
***
Sekilas tentang Penulis
Lilis Suryani adalah seorang guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Yayasan Putra Sukamanah Sejahtera yang beralamat di Jalan Sasak Besi No 4, Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Disela-sela kesibukan mengajar, ia sering menulis artikel opini yang berkaitan dengan hal-hal yang tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat.
Sebagai seorang pendidik, Lilis berpikir harus peka terhadap apa yang tengah terjadi di tengah masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk kepeduliannya terhadap masa depan generasi muda yang ada di daerahnya.
Beberapa karya tulis dalam bentuk artikel (opini) yang telah dibuat Lilis tertuang dalam naskah-naskah yang sudah tersebar diberbagai media online di Jawa Barat, di antaranya Walimedia.Id, Dobrak.co, Inijabar.com, Kabarfajar.com dan banyak lagi media lainnya. Ia berharap tulisannya bisa menjadi penerang bagi para pembaca media online di tanah air. (Lilis Suryani)
***
Judul: Jangan Tukar Nyawa Anak dengan Proyek
Penulis: Lilis Suryani, Guru dan Pegiat Literasi
Editor: JHK