BERITA JABAR (BJN), Kolom OPINI, Kamis (24/09/2026) – Tulisan berjudul “Husein Dibuka Kembali, Bandung Jangan Kehilangan Momentum” ini merupakan karya Ariyo Bimmo, seorang praktisi hukum dan kebijakan publik, penulis, komunikator publik, serta mahasiswa Program Doktor FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.
Tulisan Asep Zaenal Mustofa di MajmusSunda News berjudul “Wali Kota Bandung: Setelah Bandara Dibuka, Lalu Apa?” mengajukan pertanyaan yang tepat pada saat yang tepat.
Kembalinya aktivitas Bandara Husein Sastranegara memang layak disambut dengan optimisme. Bagi warga Bandung, terutama pelaku perdagangan dan pariwisata, Husein bukan sekadar infrastruktur penerbangan. Selama bertahun-tahun, bandara di tengah kota itu menjadi salah satu pintu masuk konsumen, wisatawan, dan perputaran uang.
Hubungan itu sangat terasa di Pasar Baru
Wisatawan dari Malaysia, Singapura, dan negara tetangga lainnya dahulu menjadi bagian dari denyut perdagangan kawasan tersebut. Maka tidak mengherankan jika para pedagang Pasar Baru menyambut reaktivasi Husein dengan penuh harapan. Pemerintah Kota Bandung sendiri kini mempersiapkan Pasar Baru untuk menangkap kembali peluang tersebut, sementara penerbangan internasional ke Singapura dan Malaysia diproyeksikan mulai kembali pada Oktober 2026.
Dalam konteks ini, saya kira kerja Wali Kota Bandung Muhammad Farhan patut diapresiasi. Pembukaan kembali Husein bukan sesuatu yang sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Bandung. Ada pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan, pengelola bandara, pemerintah provinsi, TNI AU, maskapai, dan berbagai pemangku kepentingan lain.
Farhan melakukan apa yang memang seharusnya dilakukan seorang kepala daerah: jemput bola. Koordinasi dilakukan dengan pemerintah pusat dan provinsi, sementara kesiapan akses jalan, penerangan, drainase, parkir, dan transportasi menuju kawasan bandara dibahas lintas instansi. Bahkan. Pemkot Bandung menyebut koordinasi pusat, provinsi, dan kota dilakukan secara intensif dalam proses reaktivasi Husein.
Hal yang juga menarik adalah pendekatan dialognya. Di Pasar Baru, pemerintah tidak datang sekadar membawa pengumuman bahwa bandara telah dibuka. Pedagang menyampaikan kebutuhan mereka. Salah satunya adalah akses angkutan dari Husein ke Pasar Baru.
Farhan menanggapi dengan membuka kemungkinan layanan shuttle bersama Kopamas. Pada saat yang sama, ia justru mengingatkan pedagang bahwa hadirnya wisatawan tidak otomatis menghasilkan transaksi jika Pasar Baru sendiri tidak siap berbenah.
Pendekatan seperti ini perlu dipertahankan. Kebijakan kota seharusnya memang tidak hanya lahir dari meja rapat. Pemerintah perlu bertanya kepada orang yang akan menjalankannya, menerima manfaatnya, sekaligus menanggung dampaknya. Namun, setelah apresiasi itu, sekarang waktunya masuk ke pertanyaan yang lebih sulit. Setelah Husein dibuka, Bandung mau melakukan apa dengan peluang ini?
Membuka pintu tidak otomatis membuat orang masuk dan berbelanja. Ada sebuah bola salju yang sekarang mulai bergulir. Bandara kembali aktif. Penerbangan internasional sedang disiapkan. Pasar Baru kembali berbicara tentang wisatawan mancanegara. Pembangunan BRT berjalan. Kawasan perdagangan dan kuliner sedang ditata.
Kalau momentum ini tidak ditangkap oleh pelaku usaha, UMKM, hotel, restoran, pengelola destinasi, operator transportasi, dan masyarakat Bandung sendiri, maka peluang besar ini bisa lewat begitu saja. Jangan sampai pemerintah sudah berlari membuka pintu, tetapi orang-orang di dalam rumah belum bersiap menerima tamu.
Pasar Baru adalah contoh paling nyata. Tidak cukup berharap wisatawan Malaysia atau Singapura kembali hanya karena pesawatnya kembali mendarat di Husein. Apa yang akan mereka temukan? Apakah produk yang dicari tersedia? Apakah metode pembayarannya mudah? Apakah lingkungannya bersih dan nyaman?
Apakah mereka memperoleh informasi dalam bahasa yang mudah dipahami? Apakah ada pengiriman barang ke hotel atau langsung ke negara asal? Apakah toko-toko memiliki kehadiran digital sehingga wisatawan yang sudah kembali ke negaranya masih dapat bertransaksi?
Di sinilah pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Pelaku usaha juga harus bereaksi terhadap peluang. UMKM harus berani beradaptasi. Perbankan dan sistem pembayaran perlu masuk. Hotel dan agen perjalanan dapat membuat paket. Pengelola destinasi bisa berkolaborasi dengan pedagang, kuliner, pertunjukan seni, dan industri kreatif.
Dengan kata lain, reaktivasi bandara harus diikuti reaktivasi ekosistem ekonomi kota. Kemudian ada persoalan mobilitas. Ini bagian yang menurut saya sangat menentukan.
Keunggulan Husein justru karena lokasinya berada di dalam kota, tetapi keunggulan itu bisa berubah menjadi masalah jika setiap penumpang yang turun kemudian harus bergerak menggunakan kendaraan pribadi.
Wisatawannya bertambah, mobilnya bertambah, kemacetannya juga bertambah. Oleh karena itu, gagasan shuttle Husein–Pasar Baru yang muncul dari pertemuan dengan pedagang jangan berhenti menjadi percakapan. Pemkot menyatakan opsi itu dapat dikembangkan bersama Kopamas.
Cobalah. Mulai kecil. Ukur penumpangnya. Perbaiki rutenya. Kemudian hubungkan dengan Stasiun Bandung, koridor BRT, Braga, Asia Afrika, pusat hotel, dan destinasi wisata lain.
Bandung perlu mulai membangun pesan baru kepada wisatawan: datanglah ke Bandung, tidak harus membawa mobil. Ada pesawat. Ada kereta api. Ada Whoosh. Ada bus. Ada shuttle.
Kelak sistem-sistem tersebut harus saling tersambung, bukan berjalan sebagai proyek masing-masing. Kemudian setelah sampai di pusat kota, Bandung harus semakin nyaman dinikmati dengan berjalan kaki, transportasi publik. Bahkan, hanya dengan bersepeda.
Ini penting karena ekonomi wisata kota sesungguhnya hidup ketika orang turun dari kendaraan dan berinteraksi dengan kota.
Orang yang berjalan kaki mampir ke toko. Masuk ke kafe. Melihat produk UMKM. Berhenti membeli makanan. Menemukan tempat yang sebelumnya tidak direncanakan.
Itulah sebabnya pedestrian, transportasi publik, penataan kawasan, dan ruang publik sebenarnya bukan semata-mata proyek perhubungan. Itu juga infrastruktur ekonomi.
Saya juga sepakat bahwa Pasar Baru tidak boleh berdiri sendiri. Farhan telah berbicara mengenai penataan kawasan Otista, Pasar Baru hingga Pecinan Lama sebagai ruang perdagangan dan kuliner, sekaligus menyelaraskannya dengan pembangunan BRT. Kalau berhasil maka yang lahir bukan hanya Pasar Baru yang kembali ramai, tetapi yang hidup adalah sebuah kawasan.
Orang datang untuk berbelanja, kemudian makan, berjalan kaki, mengunjungi kawasan heritage, menginap, dan membelanjakan uangnya lebih lama di Bandung. Inilah yang seharusnya dikejar. Bukan hanya visitor arrival, tetapi visitor spending dan length of stay.
Bukan sekadar berapa orang mendarat di Husein, tetapi berapa banyak manfaat ekonomi yang tinggal di Bandung. Oleh karena itu pertanyaan “setelah bandara dibuka, lalu apa?” jangan hanya diarahkan kepada wali kota.
Pertanyaan itu juga harus kita arahkan kepada diri kita sendiri. Kepada pedagang Pasar Baru. Kepada UMKM. Kepada hotel dan restoran. Kepada pelaku ekonomi kreatif. Kepada operator transportasi. Kepada komunitas. Bahkan, kepada warga Bandung.
Farhan sudah membantu mendorong bola salju itu dari atas. Sekarang jangan biarkan bola itu berhenti karena yang lain hanya menunggu.
Pemerintah harus memastikan konektivitas, transportasi, ruang publik, regulasi, dan koordinasinya bekerja. Pelaku usaha harus menangkap peluangnya. Masyarakat harus ikut menghidupkan kotanya.
Kalau ketiganya berjalan bersama, dibukanya kembali Husein tidak sekadar mengembalikan sebuah bandara. Ia dapat menjadi momentum untuk menghidupkan kembali perdagangan, pariwisata, UMKM, sekaligus memperbaiki cara orang bergerak di Bandung.
Bandara sudah membuka pintu. Sekarang pekerjaan kita bersama adalah memastikan kesempatan yang masuk melalui pintu itu tidak lewat begitu saja.
***
Judul: Husein Dibuka Kembali, Bandung Jangan Kehilangan Momentum
Penulis: Ariyo Bimmo
Editor: Jumari Haryadi
Sekilas tentang Penulis
Ariyo Bimmo, S.H., LL.M. adalah praktisi hukum dan kebijakan publik, penulis, komunikator publik, serta mahasiswa Program Doktor FISIP Universitas Padjadjaran. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Master of Laws dari University of Groningen, Belanda.
Selama lebih dari dua dekade, Bimmo berpengalaman dalam reformasi hukum, tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, pembangunan, dan kebijakan publik. Ia pernah bekerja di Bappenas, menjadi Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, serta terlibat dalam berbagai program pembangunan dan reformasi kelembagaan.
Di ruang publik, Bimmo dikenal melalui program Masuk Akal di Cokro TV dan berbagai tulisan mengenai hukum, pemerintahan, kota, lingkungan, serta kehidupan masyarakat. Ia juga mengembangkan Apa Kata Rakyat, proyek penulisan yang menggali persoalan kebijakan dari pengalaman sehari-hari warga. Gagasan Bimmo berpijak pada satu pertanyaan: apakah kebijakan publik benar-benar bekerja dan membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik?