BERITA JABAR NEWS (BJN), Rubrik OPINI, Kamis (18/06/2026) – Artikel bertajuk “Kampus Jadi Dapur MBG: Pendidikan untuk Umat atau Alat Kepentingan Sistem?” iniadalah karya Siti Agustin Nurjanah, S. Pd., seorang penulis dan pendidik yang mengajar di sekolah dan pengajar privat. Beberapa tulisannya bisa dibaca di akun Instagram @sitiagustinnurjanah29.
Perguruan tinggi sejatinya adalah tempat lahirnya pemikiran, riset, dan penjaga nurani masyarakat. Namun hari ini, publik dikejutkan dengan masuknya program MBG (Makan Bergizi Gratis) hingga melibatkan kampus sebagai bagian pelaksana program. Sebagian mahasiswa dan dosen pun mulai mempertanyakan: apakah kampus masih berdiri sebagai pusat ilmu, atau perlahan berubah menjadi alat proyek negara?
Fakta ini dibahas dalam channel YouTube program The Topics oleh [Muslimah Media Center]. Dalam tayangan tersebut dijelaskan adanya penolakan dari sebagian civitas akademika karena kampus dinilai mulai keluar dari fungsi utamanya. Kampus yang seharusnya fokus mencetak generasi intelektual dan melakukan riset ilmiah, justru diarahkan menjadi bagian dari proyek program pemerintah.
Masalah ini tidak bisa dilihat secara dangkal. Memang, membantu pemenuhan gizi masyarakat adalah hal baik. Namun pertanyaannya: mengapa kebutuhan dasar rakyat sampai harus “dititipkan” ke kampus? Bukankah pemenuhan pangan adalah tanggung jawab negara?
Allah SWT berfirman, “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu.” (Q.S. Al-Ma’idah: 88). Ayat ini menunjukkan bahwa pemenuhan pangan yang baik adalah kebutuhan manusia yang harus dijaga. Dalam Islam, negara memiliki kewajiban memastikan rakyat dapat hidup layak.
Di sinilah pentingnya analisis yang lebih dalam. Dari sisi individu, banyak manusia hari ini mulai terbiasa memandang pendidikan hanya sebatas alat ekonomi. Kampus dianggap tempat mencari kerja, bukan tempat membangun peradaban dan melahirkan pemikir umat, padahal Rasulullah SAW bersabda, “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.” (H.R. Ibnu Majah). Ilmu dalam Islam bukan sekadar untuk bertahan hidup, tetapi untuk membangun masyarakat yang bertakwa dan berperadaban.
Dari sisi keluarga, pendidikan politik Islam dalam rumah tangga juga semakin lemah. Anak-anak tidak dibiasakan memahami fungsi negara, tanggung jawab penguasa, dan posisi umat sebagai pengontrol kebijakan, padahal Allah SWT berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” (Q.S. At-Tahrim: 6). Ayat ini menunjukkan bahwa keluarga bukan hanya bertanggung jawab atas pendidikan akhlak, tetapi juga membangun kesadaran Islam dalam kehidupan.
Dari sisi masyarakat, budaya kritis semakin melemah. Banyak orang lebih sibuk menilai pencitraan daripada substansi kebijakan. Program yang tampak “pro rakyat” sering diterima tanpa mengkaji apakah benar menyelesaikan akar masalah atau hanya solusi sementara.
Namun, akar persoalan terbesar sebenarnya ada pada sistem negara yang memakai kapitalisme. Kapitalisme menjadikan negara berperan layaknya regulator, bukan pengurus rakyat sepenuhnya. Dalam sistem ini, pendidikan sering diarahkan mengikuti kepentingan ekonomi dan politik penguasa. Kampus tidak lagi murni menjadi pusat ilmu, tetapi dapat dijadikan alat legitimasi program negara.
Sistem kapitalisme melahirkan hubungan pragmatis antara negara dan rakyat. Negara tidak benar-benar hadir sebagai pengurus umat, melainkan hanya pengatur kepentingan yang sering dipengaruhi elite ekonomi dan politik. Oleh karena itu, solusi yang lahir pun sering bersifat tambal sulam, bukan menyentuh akar persoalan.
Allah SWT juga telah mengingatkan, “Barang siapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S. Al-Ma’idah: 45). Ketika aturan kehidupan dibangun berdasarkan sistem buatan manusia maka kebijakan yang lahir sering tidak menghadirkan keadilan hakiki.
Islam memandang pendidikan jauh lebih mulia. Pendidikan bukan sekadar alat ekonomi, tetapi sarana membentuk syakhshiyah Islamiyah (kepribadian Islam), melahirkan ulama, ilmuwan, dan pemimpin umat. Kampus harus menjadi pusat peradaban, bukan alat proyek politik.
Rasulullah SAW bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (H.R. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan rakyat adalah kewajiban negara, bukan dibebankan kepada lembaga pendidikan.
Islam juga memiliki sistem ekonomi yang menjamin kebutuhan pokok rakyat melalui pengelolaan kekayaan negara secara adil. Sumber daya alam dikelola untuk kemaslahatan umat, bukan dikuasai korporasi. Dengan begitu negara mampu menyediakan pendidikan, kesehatan, dan pangan secara layak tanpa menjadikan kampus sebagai alat pelaksana proyek sosial-politik.
Allah SWT berfirman, “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.” (Q.S. Al-Ma’idah: 49).
Karena itu, persoalan kampus dan MBG seharusnya menjadi momentum kebangkitan kesadaran umat. Umat perlu kembali memahami fungsi pendidikan, mengkritisi kebijakan secara mendalam, dan menyadari bahwa akar kerusakan bukan sekadar individu, tetapi sistem kapitalisme yang memisahkan aturan kehidupan dari syariat Allah.
Sudah saatnya generasi muda tidak hanya menjadi penonton kebijakan, tetapi menjadi pemikir yang memperjuangkan sistem Islam sebagai rahmat bagi seluruh manusia. (Siti Agustin Nurjanah).
***
Judul: Kampus Jadi Dapur MBG: Pendidikan untuk Umat atau Alat Kepentingan Sistem?
Penulis: Siti Agustin Nurjanah, S. Pd.
Editor: JHK
Sekilas tentang penulis:
Siti Agustin Nurjanah, lahir di Bandung, 29 Agustus 2001. Saat ini kegiatan yang dilakukan adalah mengajar di lembaga sekolah juga privat. Selain itu ia juga sedang mengembangkan bakatnya di bidang kepenulisan dengan menulis artikel/opini ke berbagai media online. Ia juga pernah menulis buku antologi cerpen bersama para penulis lainnya.
Berbagai kegiatan dan karya-karya tulisan Siti bisa dilihat di akun Instagramnya dengan nama akun @sitiagustinnurjanah29.
***