BERITA JABAR NEWS (BJN), Rubrik OPINI, Selasa (30/06/2026) – Artikel bertajuk “Dinamika Hubungan Penguasa dan Rakyat di Indonesia” iniadalah karya Shinta Mutiara Nurjanah, S.S., adalah seorang pemerhati lingkungan dan merupakan lulusan Sastra Arab Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung.
Demonstrasi Ke Ibukota
Dikutip dari Kompas.com, program makan bergizi gratis (MBG) menjadi salah satu topik yang sering dibahas dalam aksi demonstrasi mahasiswa belakangan ini. Pada aksi besar yang membahas soal ekonomi, para mahasiswa menyampaikan lima hingga enamtuntutan utama.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa berbagai tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa akan disampaikan kepada pemerintah sesuai dengan tugas pengawasan yang dimiliki oleh DPR. (Warta Ekonomi.co.id)
Hubungan Asas Manfaat
Dikutip dari Kompas.com, viral sebuah kelompok orang yang mengaku sebagai investor dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG datang ke kantor Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menolak Surat Edaran Kepala BGN Nomor 12 Tahun 2026 yang mengatur penghentian sementara layanan MBG selama masa libur sekolah. Dari sini, masyarakat bertanya-tanya: siapa sebenarnya yang paling merasa dirugikan ketika MBG dihentikan sementara atau dievaluasi? Apakah target program ini anak-anak sekolah atau justru para investor dan pemilik dapur MBG?
Koperasi Desa Merah Putih, Sebuah Solusi?
Dikutip dari Suara.com, Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Jakarta meminta pemerintah untuk menghentikan sepenuhnya Program Manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Hal itu terjadi karena berbagai masalah yang muncul, tidak hanya soal pengelolaan, tetapi juga ada dugaan penggunaan anggaran negara secara boros hingga terjadi korban jiwa.
Respon Pemerintah Terhadap Suara Rakyat
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan bahwa MBG adalah program utama yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto dan tidak bisa dihentikan dengan mudah karena merupakan mandat dari rakyat.
Sementara itu, meskipun ada tekanan untuk menghentikan program pelatihan Koperasi Desa (Kopdes), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengatakan bahwa program Latihan Dasar Militer (Latsarmil) tetap dilanjutkan bagi calon pengelola Kopdes. Menurut Kemhan, pelatihan ini sangat penting untuk membentuk pengelola koperasi yang memiliki karakter, disiplin, dan integritas, sehingga mampu memperkuat perekonomian rakyat.
Hubungan Rakyat dan Penguasa
Dalam Islam, hubungan antara pemerintah dan rakyat diatur menurut aturan-aturan dalam Islam, bukan karena kepentingan pribadi, keuntungan, atau untuk memperpanjang kekuasaan. Pemerintah harus menerapkan hukum Islam dalam semua bidang kehidupan (ipoleksosbudhankam), dan rakyat harus patuh kepada pemerintah yang menerapkan hukum Islam.
Rakyat memiliki hak untuk melakukan musyawarah dengan penguasa dalam berbagai urusan yang diatur oleh Syara’. Rakyat wajib melakukan pemeriksaan terhadap penguasa yang melakukan tindakan kezaliman. Wallahua’lam. (Shinta Mutiara Nurjanah).
***
Judul: Dinamika Hubungan Penguasa dan Rakyat di Indonesia
Penulis: Shinta Mutiara Nurjanah, S.S.
Editor: Jumari Haryadi
Sekilas tentang penulis:
Shinta Mutiara Nurjanah adalah seorang pemerhati lingkungan dan merupakan lulusan Sastra Arab Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung. Ia percaya bahwa tulisan adalah jembatan terbaik untuk berbagi inspirasi dan perspektif mendalam terhadap dunia.
Saat ini, Shinta berdomisili di Kabupaten Bandung dan terus aktif menulis. Beberapa karyanya telah terbit di media online dan di antaranya terbit dalam bentuk buku berupa karya antologi.
Selain menulis, Shinta juga disibukkan dengan profesinya sebagai pemelajar dan aktif berkontribusi di komunitas Islam. Dedikasinya di dunia literasi berangkat dari keinginan untuk terus belajar dan mengasah kepekaan terhadap isu-isu di sekitarnya.
***