BERITA JABAR NEWS (BJN), Rubrik OPINI/ARTIKEL/FEATURE, Senin (29/06/2026) – Artikel berjudul “Dinamika Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Sistem Islam” ini merupakan karya original dari Reni Sumarni.
Berbagai aksi demonstrasi yang terjadi di Indonesia saat ini semakin semarak. Pada dasarnya masyarakat sudah sangat resah terhadap kebijakan pemerintah yang di luar nalar manusia. Sampai akhirnya terjadi aksi protes dari berbagai aliansi, mulai dari mahasiswa, buruh, dan masyarakat umum.
Ditambah beberapa waktu lalu yang mencuat beritanya yaitu dari Aliansi Perempuan Indonesia (API) yang melibatkan para ibu melakukan demonstrasi ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Mereka menuntut penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), bahan pokok, listrik, dan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), juga perluasan lapangan pekerjaan.
Gelombang protes dari masyarakat tidak mendapat respon yang baik dari pemerintah. Bahkan, berbagai cara dilakukan masyarakat, mulai protes secara langsung dengan forum terbuka antara pemerintah dan perwakilan dari aliansi masyarakat, juga melalui media sosial (medsos)-nya dengan suara netizen untuk mengkritik penguasa. Akan tetapi, sepertinya pemerintah tidak mau menerima kritik apapun. Inilah bukti rezim demokrasi kapitalis yang membatasi aspirasi rakyat bersuara dalam mengeluarkan pendapat.
Sistem demokrasi nyatanya tidak bisa menciptakan hubungan baik dengan rakyat karena sejatinya, sistem pemerintahannya lahir bukan dari Islam. Lalu dimana wakil rakyat yang harusnya menjadi wadah untuk menampung suara rakyat yang pada ujungnya tidak bisa mencegah kebijakan penguasa yang zalim. Bahkan, hak rakyat untuk bersuara pun seolah direnggut saat mereka menentang setiap kebijakan pemerintah, mereka abaikan begitu saja tanpa didengar keluhannya.
Hubungan para penguasa dan rakyat di demokerasi terjalin apabila saat pemilihan umum saja. Dimana penguasa butuh suara rakyat untuk memilihnya, tetapi setelah mereka terpilih dan duduk di kursi jabatannya, mereka lupa pada rakyat. Itulah pemimpin atau penguasa pada sistem demokrasi kapitalis. Karena dari sistemnya saja rusak maka mustahil melahirkan penguasa yang sesuai syariat Islam.
Sungguh ironi negeri yang mengusung kata kebebasan berpendapat untuk bersuara, tetapi penguasa tetap saja memaksakan kehendaknya. Menetapkan kebijakan tanpa meminta pendapat kepada rakyat. Bersuara sedikit, masyarakat dibungkam dengan pemberian subsidi bantuan demi untuk menutupi kesalahan mereka, tak jarang ancaman pun dilakukan.
Islam memandang hubungan penguasa dan rakyat dalam sistem kapitalis demokrasi bukan lagi karena tanggung jawab atau kewajiban, tapi azas manfaat. Dimana penguasa mengatasnamakan rakyat untuk meraih keuntungan dan kekayaan materi.
Sungguh sangat jauh berbeda saat sistem Islam diterapkan. Dimana penguasa selalu ada dikala rakyat membutuhkan bantuan dan hubungan baik yang tetap berjalan karena diatur oleh syariat Islam. Pada saat itu Islam pernah berjaya sampai menguasai dua pertiga dunia yang terbukti rakyatnya hidup sejahtera dibawah kepemimpinan Islam.
Karena sistem dan aturan yang diterapkan berdasarkan Islam maka semua sistem pemerintahan pun menjalankan hukum dan aturan yang bersumber dari nash Al-Quran dan As-sunnah, di mana Sang Maha Pembuat Hukum, yaitu Allah SWT bukan manusia. Para penguasa yang dipilih untuk memimpin sebuah negara beserta jajarannya adalah orang-orang yang kuat keimanannya, serta takut kepada Allah, senantiasa lembut kepada yang lemah dan tegas terhadap kemaksiatan juga kezaliman.
Di dalam Daulah Islam, ada sebuah lembaga atau wadah perwakilan masyarakat yaitu majelis umat yang menampung setiap pendapat rakyat dan rakyat memiliki hak syura (musyawarah). Apabila ada kebijakan penguasa yang memberatkan rakyat, mereka berhak mengkritisi. Begitu juga penguasa yang senantiasa meminta pendapat atau rujukan terlebih dahulu kepada perwakilan di majelis umat untuk bermusyawarah dalam memutuskan setiap persoalan.
Saat negara Islam berdiri pada masa Umar bin Khatab menjadi pemimpin kaum muslim, beliau menetapkan aturan mahar untuk laki-laki yang mau menikah. Akan tetapi, saat itu kaum muslim merasa keberatan karena mahar yang ditentukan terlalu besar dan rakyat mengajukan protes sampai akhirnya aturan itu dicabut kembali. Sejatinya seorang pemimpin harus lebih bijak dan adil dalam menetapkan kebijakan. Oleh karena itu hubungan penguasa dan rakyat akan terus terjalin baik sepanjang masa.
Penguasa senantiasa menerima kritik dari rakyat (muhasabah lil hukam). Hal itulah yang akan membuat hubungan rakyat dan penguasa menjadi lebih dekat karena penguasa sadar akan tanggung jawabnya melayani rakyat dengan ikhlas dan bukan untuk manfaat.
Begitulah dinamika hubungan rakyat dan penguasa dimana penerapan syariat Islam secara kaffah mengatur seluruh aspek kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. seorang Imam akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyatnya”. (H.R. Bukhari dan Muslim).
Wallahu a’lam bishshowab. (Reni Sumarni).
***
Judul: Dinamika Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Sistem Islam
Pengarang: Reni Sumarni
Editor: JHK
Sekilas tentang penulis
Penulis berusia 41 tahun dan bernama lengkap Reni Sumarni ini tinggal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan sehari-harinya, selain sebagai seorang ibu rumah tangga, ia aktif juga dalam kajian majelis taklim dan sedang belajar mengasah kemampuannya menulis.
Reni memiliki seorang putri, tetapi Allah ternyata lebih menyayanginya karena sejak dua tahun lalu sudah tidak bersamanya lagi karena sudah dipanggil sang Khalik saat ia berusia 16 tahun.
Tujuan wanita berhijab ini menulis karena ia ingin berbagi pengalaman dan pemikirannya tentang berbagai hal yang terjadi di negeri ini agar para pembaca bisa lebih peka dan dan turut mengetahuinya.
***