BERITA JABAR NEWS (BJN) – Kolom OPINI, Rabu (17/06/2026) – Artikel berjudul “PHK Massal Menghantui: Bukti Gagalnya Kapitalisme” ini ditulis oleh Suryani, seorang ibu rumah tangga kelahiran Jakarta yang kini menetap di Rancaekek, Kabupaten Bandung.
Ancaman PHK massal masih berlanjut akibat konflik global, melemahnya kurs rupiah, serta lonjakan biaya produksi yang menekan sektor usaha terutama untuk UMKM. Kasus terbaru menimpa PT Xacti Indonesia, perusahaan manufaktur di Depok, Jawa Barat yang terpaksa merumahkan 350 pekerja. Kondisi ini membuat persaingan kerja makin sengit. Bahkan, satu posisi lowong diperebutkan ribuan pencari kerja. (Sumber: Kompas.com 26/05/2026).
Fakta: PHK itu konsekuensi logis kapitalisme
Di sistem ini, buruh dipandang sebagai biaya produksi, bukan sebagai manusia. Jadi wajar kalau pas perusahaan susah, buruh yang pertama dikorbankan lewat PHK. Tujuannya cuma satu: jaga untung pemilik modal tetap aman.
Fakta: Lapangan kerja sengaja dibuat langka
Modal dan kekayaan menumpuk pada segelintir orang, padahal kebutuhan kerja di masyarakat banyak. Namun, pabrik atau usaha baru cuma dibuka kalau hitung-hitungannya untung besar. Kalau nggak cuan, ya enggak ada lowongan. Akhirnya jutaan orang menganggur bukan karena malas, tapi karena akses kerja dimonopoli.
Realita lainnya untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti konfeksi rumahan terpaksa bertarung dan bertahan dengan biaya produksi ditengah harga bahan baku melonjak tinggi. Akibatnya, upah buruh jadi tidak sesuai dengan kebutuhan hidup. Masyarakat pun enggan bekerja di konfeksi. Ujungnya, pengangguran terjadi di mana-mana.
Negara tidak memberikan solusi secara tuntas karena tidak menyentuh akar permasalahan, hanya hadir lewat bantuan sosial sesaat lewat bantuan langsung tunai (BLT), subsidi, dan nkartu prakerja. Saat PHK massal terjadi, negara kapitalis nggak punya kuasa buat melarang pabrik tutup atau pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Perannya dibatasi jadi penjaga aturan main pasar. Ibarat luka besar cuma dikasih plester.
Sudut Pandang Islam
- Pemimpin wajib mengurusi seluruh urusan rakyat
Dalam Islam, tugas pemimpin adalah mengurus rakyat secara menyeluruh. Artinya, negara wajib memastikan setiap orang bisa bekerja dan hidup layak. Jika masih ada pengangguran, berarti negara belum menunaikan tanggung jawabnya. Solusinya bukan hanya memberi bantuan, tetapi membuka lapangan kerja yang nyata.
- Ekonomi Islam tidak bergantung pada pemilik modal
Di sistem sekarang, ada tidaknya lowongan kerja tergantung pemilik uang. Islam melarang riba dan penumpukan harta. Sumber daya alam seperti tambang dan hutan dikelola negara untuk kepentingan rakyat. Hasilnya digunakan membangun industri milik negara agar banyak orang bisa bekerja. Jadi lapangan kerja tidak menunggu investor datang.
- Islam melarang monopoli harta milik umum
Islam membagi harta menjadi milik pribadi, milik negara, dan milik umum. Air, energi, dan tambang besar termasuk milik umum yang tidak boleh dikuasai swasta. Jika dikelola negara dengan benar, kekayaan tidak menumpuk di segelintir orang. Dampaknya, usaha kecil dan koperasi bisa tumbuh dan membuka banyak lapangan kerja.
- Baitul Maal menjamin kebutuhan dasar rakyat
Negara Islam wajib memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan bagi seluruh rakyat tanpa biaya. Dananya berasal dari Baitul Maal yang diisi hasil pengelolaan sumber daya milik umum. Dengan jaminan ini, rakyat yang belum bekerja atau sedang sakit tetap terjamin hidupnya. Negara tidak boleh lepas tangan.
***
Judul: PHK Massal Menghantui: Bukti Gagalnya Kapitalisme
Penulis: Suryani, Ibu Rumah Tangga
Editor: JHK