Dewan Pakar Kebudayaan dan Pengkajian Sejarah Majelis Musyawarah Sunda (MMS) Sukses Rumuskan Strategi Kebudayaan Sunda

BERITA JABAR NEWS (BJN) – Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (04/12/2024) – Dewan Pakar Kebudayaan dan Pengkajian Sejarah Majelis Musyawarah Sunda (MMS) mengadakan pertemuan di Gedung Bale Rumawat Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung untuk merumuskan strategi kebudayaan Sunda. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu (04/12/2024).

Selain merumuskan strategi kebudayaan Sunda, dalam rapat perdana Dewan Pakar Kebudayaan dan Pengkajian Sejarah MMS yang dipimpin oleh  Avi Taufik H. (Pakar Kebudayaan dan Pengkajian sejarah MMS) tersebut juga diagendakan kegiatan pemilihan pengurus.

Dalam rapat perdana ini dihadiri oleh 12 orang yang terdiri dari 11 anggota Dewan Pakar Kebudayaan dan Pengkajian Sejarah dan 1 orang perwakilan dari media online MajmusSunda News. Mereka yang hadir adalah: 1) Avi Taufik; 2) Walid Saiku; 3) Okki Jusuf Judanagara; 4).Dian Cakra; 5) Ari Mulia Subagdja; 6) Gelar Taufik Kusumawardhana; 7) Hermana HMT; 8) Ani Suhartini; 9) Andar Manik; 10) Karno Kertadibrata; 11) Lilis Al Mughni dan; 12) Asep Zaenal Mustofa.

Seluruh peserta rapat yang hadir akhirnya menyepakati dan menunjuk pengurus Dewan Pakar Kebudayaan dan Pengkajian Sejarah MMS yaitu tiga orang Ketua, yakni Hermana HMT, Andar Manik, dan Dian Cakra.

Selanjutnya MMS sebagai pelaku budaya ikut menyusun dan mendorong pemerintah dalam menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Pokok-Pokok Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Jawa Barat dan strategi kebudayaan mengikuti strategi dan regulasi pemerintah. Rekomendasi dari seluruh peserta menyepakati empat hal, yaitu: 1) Revitalisasi; 2) Sistem pendidikan yang menyokong terhadap adat dan jatidiri Sunda; 3) Mengajukan lagi Dewan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dan; 4) Dinas Budaya dipisahkan dari Dinas Pariwisata.

Sebelumnya Okki Jusuf Judanagara menyampaikan Rumusan Strategi Kebudayaan Sunda di Jawa Barat, yaitu: 1) Revitalisasi Tri Tangtu di Buana; 2) Revitalisasi Lumbung Padi Nusantara; 3) Revitalisasi Sistem Irigasi/Transportasi; 4) Revitalisasi Desa Berbasis Budaya; dan 5) Sinkronisasi Budaya dan Agama.

Berkaitan dengan struktur organisasi kebudayaan, Andar Manik mengatakan bahwa sebaiknya dipisah menjadi dinas tersendiri, tidak digabung dengan pariwisata.

“Saat ini Kebudayaan hanya menjadi sebuah bidang, otomatis dari segi anggaran sangat kecil. Harusnya kebudayaan itu menjadi Dinas Kebudayaan. Saat ini untuk mengelola 27 kabupaten/kota hanya Rp 2 milyar,” ujar Andar.

Pelaku budaya asal Kota Cimahi, Hermana HMT mengatakan bahwa dalam menyusun Strategi Kebudayaan Sunda harus bisa memahami empat pokok pemajuan kebudayaan yaitu pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

“Saat ini sudah disusun RPJP Daerah, di mana posisi kebudayaan kita? Yang bisa mengubah gubernur harus punya visi dan misi yang jelas,” jelas Hermana.

Ketika diminta pendapatnya setelah terpilih menjadi pengurus Dewan Pakar Kebudayaan dan Pengkajian sejarah MMS, Dian Cakra berharap MMS bisa bersinergi dengan pemerintah baru, baik di Jawa Barat maupun nasional.

“Utamanya supaya urang Sunda/etnis Sunda diaku,” pungkas Dian.

Sebelumnya rapat ini diisi dengan kegiatan diskusi yang sangat menarik dari seluruh pakar yang hadir. Lebih lengkapnya diskusi saat rapat ini bisa dilihat pada kanal YouTube MajmusSunda News.

Kilas Balik Peristiwa

Sebagaimana diketahui sesuai hasil rapat-rapat Kelompok Kerja MMS di Gedung Sate pada Senin (08/07/2024) dan musyawarah perdana MMS pada 13 Oktober 2024, serta pada rapat MMS 20 November 2024, telah  ditetapkan oleh pinisepuh yang hadir, yakni Ir. Burhanudin Abdullah, M.A.,  Laksamana TNI (Purn.) Dr. Ade Supandi, S.E., M.A.P., Prof Dr. Ir. Ganjar Kurnia, D.E.A, Dindin S. Maolani, S.H. dan Prof. Dr. Agus Pakpahan, yakni 1. Pamangku Pinisepuh Sunda sebagai Presidium Majelis Musyawarah Sunda; 2. Dewan Pinisepuh; 3. Panata Pikir (Dewan Pakar); dan 4 Panata Gawe (Dewan Pekerja).

Kemudian ditetapkan tujuh Dewan Pakar MMS yang disusun berdasarkan kepakaran bidang, yakni 1) Pakar Idiologi, Politik, Hukum, dan Hankam; 2) Pakar Ekonomi, Pembangunan, Bisnis, Industrialisasi, dan Investasi; 3) Pakar Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Pertambangan (Energi), Lingkungan Hidup, Kesehatan (Masyarakat), dan Pembangunan Pedesaan; 4) Pakar Kebudayaan dan Pengkajian Sejarah; 5)  Pakar Ketenagakerjaan, UMKM, dan Pemberdayaan Masyarakat; 6) Pakar Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, dan Pengembangan Generasi Muda; dan 7) Pakar Digitalisasi dan Literasi Publik, Telekomunikasi, dan Teknologi Informasi. (AZM/BJN).

Judul: Dewan Pakar Kebudayaan dan Pengkajian Sejarah Majelis Musyawarah Sunda (MMS) Sukses Rumuskan Strategi Kebudayaan Sunda
Jurnalis: AZM
Editor: JHK