BERITA JABAR (BJN), Kolom OPINI, Kamis (05/11/2026) – Tulisan berjudul “Dari Groningen ke London: Bandung Perlu Berani Mengubah Mobilitas” ini merupakan karya Ariyo Bimmo, seorang praktisi hukum dan kebijakan publik, penulis, komunikator publik, serta mahasiswa Program Doktor FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.
Pada 26 Oktober 2026, London mengambil langkah menarik. Hampir satu kilometer Oxford Street, salah satu kawasan perbelanjaan paling terkenal di dunia, ditutup secara permanen bagi lalu lintas kendaraan. Mobil, bus, dan taksi, serta sepeda tidak lagi diperbolehkan melintas di ruas tersebut.
Oxford Street merupakan pusat perdagangan dengan berbagai toko pakaian, pusat perbelanjaan, restoran, dan kegiatan ekonomi lainnya. Kalau dibandingkan dengan Bandung, mungkin karakter kawasannya mendekati Braga, meskipun dengan skala yang jauh berbeda.
Keputusan London ini menarik karena menunjukkan bahwa revolusi mobilitas perkotaan bukan hanya gagasan masa lalu. Berbagai kota di dunia terus berupaya mengubah cara masyarakat melakukan perjalanan dan menggunakan ruang kota.
Saya pernah mengunjungi London pada November 2019 untuk mengikuti E-Cigarette Summit, forum internasional yang membahas pengurangan dampak buruk penggunaan tembakau.
Ketika itu, London juga mengembangkan agenda Smoke Free London, melalui kebijakan pengendalian tembakau dan dukungan bagi masyarakat untuk berhenti merokok, termasuk pembahasan mengenai peralihan perokok dewasa dari rokok yang dibakar menuju alternatif dengan risiko lebih rendah.
Saya melihat kesamaan pendekatan dengan kebijakan mobilitas dan lingkungan yang juga berkembang di London, termasuk penggunaan kendaraan listrik. Keduanya tentu merupakan bidang kebijakan yang berbeda, tetapi sama-sama menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar larangan.
London sendiri sudah memiliki jaringan transportasi publik yang sangat matang. Kereta bawah tanah, bus, dan kereta komuter memungkinkan masyarakat bergerak tanpa harus selalu menggunakan kendaraan pribadi.
Menariknya, London tetap merasa perlu melakukan rekayasa mobilitas. Mengapa? Karena ruang kota terbatas. Banyak ruas jalan berada di antara bangunan tua dan bersejarah yang tidak mungkin terus-menerus dikorbankan untuk pelebaran jalan.
London memilih mengubah bagaimana ruang jalan digunakan daripada terus menambah kapasitas jalan. Bukan lagi bagaimana memindahkan sebanyak mungkin kendaraan, melainkan bagaimana memudahkan sebanyak mungkin manusia mencapai tujuannya.
Belajar dari Groningen
Dalam tulisan sebelumnya mengenai revolusi mobilitas Bandung, saya mengangkat pengalaman Groningen, Belanda.
Sejak menerapkan Traffic Circulation Plan pada 1977, Groningen membatasi pergerakan kendaraan bermotor yang melintasi pusat kota. Perubahan tersebut semula menghadapi resistensi, terutama dari kalangan pedagang yang khawatir kegiatan ekonominya terganggu. Namun, Groningen berkembang menjadi kota dengan budaya bersepeda yang sangat kuat.
Pelajarannya bukan bahwa semua kota harus meniru Groningen. Yang menarik adalah keberanian pemerintah mengubah aturan permainan sehingga pilihan perjalanan masyarakat ikut berubah.
Kini London memberikan contoh lain. Oxford Street tidak sekadar ditutup. Rute bus dialihkan, akses logistik diatur pada waktu tertentu, dan fasilitas untuk mendukung kegiatan kawasan disiapkan. Penataan dilakukan bertahap, dengan evaluasi terhadap dampaknya. Artinya, pembatasan kendaraan merupakan bagian dari rekayasa mobilitas yang lebih menyeluruh.
Restrict, Provide, Adapt
Ketika saya mengusulkan kawasan Alun-alun, Asia Afrika, Braga, dan sekitarnya menjadi laboratorium perubahan mobilitas Bandung, sejumlah pembaca mempertanyakan kesiapan transportasi publik kita.
Bagaimana mungkin membatasi kendaraan pribadi ketika angkutan umum belum mampu melayani kebutuhan masyarakat secara memadai?
Keberatan tersebut sangat beralasan. Karena itulah saya mengusulkan tiga prinsip transformasi mobilitas: Restrict, Provide, Adapt.
Restrict, membatasi secara bertahap privilese kendaraan pribadi pada kawasan tertentu. Misalnya mengurangi parkir di badan jalan, mengalihkan lalu lintas yang hanya melintas, dan mengatur waktu akses kendaraan.
Provide, menyediakan alternatif perjalanan yang layak. Transportasi publik harus terjangkau dan dapat diandalkan. Trotoar harus nyaman, jaringan sepeda harus tersambung, dan perpindahan antarmoda harus mudah. Kebutuhan distribusi barang, penghuni, serta kelompok rentan juga harus diakomodasi.
Adapt, memberikan waktu dan kepastian bagi masyarakat untuk menyesuaikan perilakunya. Pelaku usaha memerlukan penyesuaian logistik, pekerja membutuhkan pilihan perjalanan baru, dan pemerintah perlu mengevaluasi dampak kebijakannya secara berkala.
Ketiga prinsip tersebut harus berjalan bersama. Membatasi kendaraan tanpa menyediakan alternatif hanya akan memindahkan beban kepada masyarakat. Sebaliknya, menyediakan angkutan umum tanpa mengubah pengaturan ruang jalan belum tentu cukup untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan semua perubahan membutuhkan masa adaptasi yang terencana.
Bandung Tidak Harus Menjadi London
Bandung tentu mempunyai kondisi berbeda. Jaringan transportasi publiknya belum sematang London, sementara mobilitas masyarakatnya melintasi batas Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, hingga Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, transformasi tidak bisa dimulai dengan larangan besar-besaran.
Kita dapat memulainya dari kawasan yang paling memungkinkan, seperti Braga dan sekitarnya, dengan pendekatan low-car district: kawasan yang tetap memberikan akses bagi kendaraan yang diperlukan, tetapi tidak lagi mengistimewakan kendaraan pribadi.
Pengalaman Braga Beken dapat menjadi pijakan awal. Namun, perubahan jangka panjang memerlukan integrasi dengan transportasi publik Bandung Raya, termasuk pengembangan BRT, angkot sebagai pengumpan, dan fasilitas berjalan kaki maupun bersepeda.
Hal yang perlu diubah bukan sekadar arus lalu lintas, tetapi pilihan perjalanan masyarakat.
Bayangkan suatu saat warga Bandung hendak bertemu temannya di Braga. Ketika ditanya apakah akan membawa mobil, ia justru menjawab, “Ngapain bawa mobil ke Braga?”
Bukan karena mobil dilarang di seluruh kota. Bukan pula karena masyarakat tiba-tiba menjadi aktivis lingkungan, tetapi karena tersedia pilihan perjalanan lain yang lebih mudah dan masuk akal.
Groningen memulainya hampir lima puluh tahun lalu. London terus melakukannya hingga hari ini.
Bandung tidak harus menjadi Groningen ataupun London, tetapi Bandung dapat belajar dari keberanian keduanya mengambil keputusan.
Sebab revolusi mobilitas bukan tentang memusuhi kendaraan pribadi, melainkan membangun kota yang tidak memaksa warganya bergantung pada kendaraan pribadi dan perubahan itu tidak harus dimulai dengan membangun jalan baru. Bisa dimulai dengan keberanian mengubah cara kita menggunakan jalan yang sudah ada.
***
Judul: Dari Groningen ke London: Bandung Perlu Berani Mengubah Mobilitas
Penulis: Ariyo Bimmo, Pengamat Kebijakan Publik, Bandung Mitigasi Hub
Editor: JHK
Sekilas tentang Penulis
Ariyo Bimmo, S.H., LL.M. adalah praktisi hukum dan kebijakan publik, penulis, komunikator publik, serta mahasiswa Program Doktor FISIP Universitas Padjadjaran. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Master of Laws dari University of Groningen, Belanda.
Selama lebih dari dua dekade, Bimmo berpengalaman dalam reformasi hukum, tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, pembangunan, dan kebijakan publik. Ia pernah bekerja di Bappenas, menjadi Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, serta terlibat dalam berbagai program pembangunan dan reformasi kelembagaan.
Di ruang publik, Bimmo dikenal melalui program Masuk Akal di Cokro TV dan berbagai tulisan mengenai hukum, pemerintahan, kota, lingkungan, serta kehidupan masyarakat. Ia juga mengembangkan Apa Kata Rakyat, proyek penulisan yang menggali persoalan kebijakan dari pengalaman sehari-hari warga.
Gagasan Bimmo berpijak pada satu pertanyaan: apakah kebijakan publik benar-benar bekerja dan membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik?