Infrastruktur Lumpuh, Ekonomi Terpuruk: Mengapa Jalan Rusak Harus Segera Diperbaiki?

BERITA JABAR NEWS (BJN), Kolom Artikel/Opini, Kamis (08/10/2026) – Artikel berjudul “Infrastruktur Lumpuh, Ekonomi Terpuruk: Mengapa Jalan Rusak Harus Segera Diperbaiki?” merupakan karya tulis Desi Putri Ani, mahasiswi pascasarjana (S2) pada Program Studi Ekonomi Syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Jalan raya bukan sekadar jalur untuk melintas kendaraan, melainkan urat nadi perekonomian masyarakat. Ketika ratusan kilometer jalan mengalami kerusakan, pergerakan ekonomi daerah ikut melambat dan keselamatan warga menjadi taruhannya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan, panjang jalan dengan kondisi rusak berat di Kabupaten Konawe Selatan mencapai 589,20 kilometer. Angka tersebut bukan sekadar statistik dalam dokumen pemerintahan. Di baliknya terdapat kenyataan yang harus dihadapi warga setiap hari.

Kondisi jalan berlubang di Lalembuu, salah satu kecamatan di Konawe Selatan, kini sudah memasuki tahap yang memprihatinkan. Para pelaku usaha mikro, pedagang pasar, anak sekolah, hingga armada distribusi barang harus menghadapi risiko keselamatan dan kehilangan waktu ketika melintasi jalur tersebut.

Melalui jalan-jalan inilah hasil bumi diangkut, anak-anak pergi menuntut ilmu, dan masyarakat mengakses fasilitas kesehatan. Namun, bagi masyarakat Lalembuu, jalur mobilitas sehari-hari tersebut justru kerap menjadi penghalang yang menyulitkan berbagai aktivitas.

Infrastruktur jalan yang rusak parah di salah satu wilayah di Konawe Selatan – (Sumber: Nirwana TV)

Urat Nadi Ekonomi yang Lumpuh

Jalan rusak bukan sekadar persoalan infrastruktur. Kerusakan jalan dapat menjadi penghambat bagi aktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dampaknya terasa dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesulitan akses yang meningkatkan biaya transportasi dan menghambat mobilitas, hingga menurunnya produktivitas dan daya saing serta terhambatnya akses pendidikan dan kesehatan (Khafifa, 2024).

Konawe Selatan merupakan daerah yang bergantung pada sektor agraris. Data Badan Pusat Statistik tahun 2025 menunjukkan bahwa total luas panen tanaman pangan padi mencapai 26.161 hektare. Sementara itu, produksi tanaman perkebunan didominasi oleh kakao sebanyak 5.193 ton dan kelapa sebanyak 4.289 ton. Potensi pertanian yang besar ini harus berhadapan dengan persoalan serius berupa kondisi jalan yang belum memadai.

Alur transportasi yang dipenuhi kubangan lumpur dan lubang memperlama waktu tempuh truk pengangkut menuju pasar maupun pabrik pengolahan. Ketika musim hujan tiba, kendaraan dapat terjebak berjam-jam, bahkan berhari-hari. Kondisi tersebut juga berisiko membuat gabah menjadi lembap atau mengalami penurunan kualitas selama berada di perjalanan.

Konsumsi bahan bakar yang meningkat akibat kendaraan harus bergerak lebih lambat, ditambah risiko kerusakan suku cadang truk, ikut menambah biaya logistik komoditas. Ketika kualitas hasil panen menurun, petani juga berisiko mengalami kerugian karena hasil yang dibawa ke pasar atau pabrik tidak lagi berada dalam kondisi optimal.

Dampak persoalan jalan juga dapat dirasakan ketika petani membelanjakan hasil panennya. Harga bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari di Konawe Selatan menjadi bagian dari beban pengeluaran masyarakat. Pendapatan yang diperoleh dari hasil panen setiap beberapa bulan harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara biaya transportasi dan distribusi yang tinggi dapat ikut memengaruhi harga barang yang sampai ke masyarakat.

Infrastruktur jalan yang rusak parah di salah satu wilayah di Konawe Selatan – (Sumber: Nirwana TV)

Taruhan Keselamatan dan Akses Publik

Jalan yang seharusnya menjadi fasilitas publik yang aman kini dapat berubah menjadi medan yang mengancam keselamatan masyarakat dalam setiap perjalanan. Di luar persoalan ekonomi, warga Konawe Selatan juga menghadapi persoalan lain yang tidak kalah penting, yaitu keselamatan jiwa dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar.

Ambulans atau kendaraan warga yang membawa pasien kritis, ibu melahirkan, hingga korban kecelakaan harus bergerak perlahan melewati jalan berlubang dan kubangan lumpur. Ketika perjalanan menuju fasilitas kesehatan terhambat, waktu yang seharusnya digunakan untuk mendapatkan pertolongan dapat terbuang di perjalanan. Kondisi permukaan jalan yang berlubang, licin, dan rusak juga meningkatkan risiko kecelakaan, terutama ketika hujan.

Persoalan yang sama dihadapi anak-anak sekolah dan para guru setiap pagi. Seragam putih yang berubah kecokelatan karena debu pada musim kemarau atau sepatu yang dipenuhi lumpur saat musim hujan menjadi gambaran sederhana tentang sulitnya akses pendidikan di wilayah tersebut. Jalan yang buruk dapat membuat perjalanan menuju sekolah menjadi lebih berat, terutama ketika kondisi cuaca semakin buruk.

Melewati jalan rusak berat bukan lagi sekadar persoalan kenyamanan. Bagi sebagian masyarakat, perjalanan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan sehari-hari yang harus tetap dilakukan untuk bekerja, bersekolah, berdagang, mengangkut hasil pertanian, maupun mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu, kondisi jalan memiliki kaitan langsung dengan kualitas kehidupan masyarakat.

Dilema Anggaran dan Tantangan Menggaet Investasi

Menuntaskan perbaikan jalan rusak berat sepanjang 589,20 kilometer tentu bukan perkara mudah. Jika rekonstruksi jalan membutuhkan anggaran miliaran rupiah untuk setiap kilometernya, kebutuhan dana untuk menangani kerusakan sepanjang ratusan kilometer dapat mencapai jumlah yang sangat besar.

Di satu sisi, desakan masyarakat untuk memperbaiki infrastruktur sangat kuat. Di sisi lain, kemampuan fiskal pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi memiliki keterbatasan. Masyarakat tidak selalu mempersoalkan siapa yang memiliki kewenangan atas suatu ruas jalan. Bagi warga, ketika jalan yang mereka gunakan setiap hari berlubang dan berbahaya, yang mereka rasakan adalah terganggunya aktivitas sehari-hari.

Dengan kebutuhan biaya yang besar, perbaikan jalan kabupaten sepanjang ratusan kilometer tentu menjadi beban anggaran yang tidak ringan. Pada saat yang sama, penanganan jalan provinsi yang belum optimal juga dapat mengganggu jalur vital antarkabupaten yang menjadi bagian penting dari pergerakan ekonomi masyarakat.

Keterbatasan anggaran di tingkat daerah maupun provinsi membuat perbaikan jalan sering dilakukan secara bertahap. Tidak semua ruas dapat ditangani dalam waktu yang sama. Kondisi ini dapat menimbulkan pola perbaikan parsial atau tambal sulam. Ruas jalan yang baru diperbaiki dapat kembali mengalami kerusakan akibat beban kendaraan dan kondisi lingkungan, sementara ruas lain yang juga membutuhkan penanganan masih menunggu giliran.

Persoalan infrastruktur juga berkaitan dengan upaya menarik investasi. Sektor potensial Konawe Selatan, seperti hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, hingga peternakan, membutuhkan dukungan logistik yang memadai. Pelaku usaha membutuhkan kepastian bahwa hasil produksi dapat dipindahkan dari sentra produksi menuju pasar atau tempat pengolahan dengan biaya dan waktu yang dapat diperhitungkan.

Desi Putri Ani, Penulis – (Sumber: BJN)

Ketika konektivitas jalan terganggu, biaya operasional dapat meningkat dan waktu distribusi menjadi lebih panjang. Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi pelaku usaha ketika menentukan lokasi investasi. Wilayah dengan infrastruktur yang lebih siap tentu memiliki daya tarik tersendiri karena distribusi barang dan mobilitas tenaga kerja dapat berlangsung lebih mudah.

Persoalan jalan rusak di Konawe Selatan tidak semestinya dilihat hanya sebagai persoalan memperbaiki permukaan aspal atau menutup lubang. Jalan merupakan bagian dari rantai ekonomi yang menghubungkan petani dengan pasar, pedagang dengan konsumen, anak-anak dengan sekolah, serta masyarakat dengan fasilitas kesehatan. Ketika jalur tersebut terganggu, banyak aktivitas lain ikut terdampak.

Perbaikan jalan memang membutuhkan anggaran besar dan tidak mungkin seluruh ruas dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, kondisi jalan yang rusak berat juga memiliki biaya sosial dan ekonomi yang harus diperhitungkan. Biaya bahan bakar, kerusakan kendaraan, waktu tempuh yang semakin panjang, risiko kecelakaan, hingga terganggunya distribusi hasil pertanian menjadi beban yang setiap hari ditanggung masyarakat.

Penanganan jalan rusak perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Jalan yang baik bukan hanya membuat perjalanan lebih nyaman. Jalan yang layak membantu hasil pertanian sampai ke pasar, memperlancar distribusi kebutuhan masyarakat, memudahkan anak-anak pergi ke sekolah, serta membuka akses yang lebih baik menuju fasilitas kesehatan.

Bagi masyarakat Konawe Selatan, perbaikan jalan bukan sekadar proyek pembangunan. Ia menyangkut bagaimana aktivitas sehari-hari dapat berlangsung dengan lebih aman, biaya distribusi dapat ditekan, dan potensi ekonomi daerah dapat bergerak lebih baik. Jalan yang layak adalah investasi bagi mobilitas, keselamatan, dan kehidupan ekonomi masyarakat. (Desi Putri Ani)

***

Judul: Infrastruktur Lumpuh, Ekonomi Terpuruk: Mengapa Jalan Rusak Harus Segera Diperbaiki?

Penulis: Desi Putri Ani, mahasiswi pascasarjana (S2) pada Program Studi Ekonomi Syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Editor: WW

Sekilas tentang Penulis

Desi Putri Ani, lahir di Kendari pada 28 Januari 2003. Ia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dan memiliki hobi menyanyi.

Pemudi yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana di Program Studi Ekonomi Syariah UIN Kendari ini kini sedang menempuh pendidikan magister (S2) pada Program Studi Ekonomi Syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.