BERITA JABAR NEWS (BJN) – Kolom OPINI, Minggu (22/03/2026) – Artikel berjudul “Tekanan Menguat untuk Keluar dari BoP: Mengapa Pemerintah tetap Bertahan?” ini ditulis oleh Suryani, seorang ibu rumah tangga kelahiran Jakarta yang kini menetap di Rancaekek, Kabupaten Bandung.
Pasca serangan Amerika Serikat terhadap Iran, desakan agar Indonesia keluar dari BoP semakin menguat dari berbagai elemen masyarakat. Namun, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin tergesa-gesa mengambil keputusan untuk keluar dari forum tersebut. Untuk sementara waktu, pembahasan terkait keanggotaan Indonesia di BoP pun ditangguhkan (Tempo.co 05/03/2026).
Analisa permasalahan
BoP pada kenyataannya tidak menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan perdamaian. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa pihak yang justru menjadi pelaku agresi dan konflik adalah negara yang memimpin forum tersebut, yaitu Amerika Serikat. Kondisi ini menimbulkan kontradiksi mendasar, bagaimana mungkin sebuah forum perdamaian dipimpin oleh negara yang terlibat langsung dalam eskalasi konflik?
Dalam situasi seperti ini, negara-negara lain yang berada di dalamnya, termasuk Indonesia, tidak memiliki posisi yang cukup kuat untuk menentukan arah kebijakan forum. Peran yang ada lebih banyak bersifat mengikuti agenda dan rencana yang telah ditetapkan oleh Amerika Serikat.
Lebih jauh, banyak pihak menilai bahwa BoP bukan sekadar forum diplomasi, melainkan bagian dari proyek geopolitik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Melalui forum ini, agenda yang didorong dinilai berkaitan dengan upaya menguasai Palestina dan melemahkannya. Bahkan, merupakan upaya untuk melucuti kekuatan perlawanan seperti Hamas, serta membuka jalan bagi pengosongan wilayah dari penduduk aslinya.
Jika demikian yang terjadi maka keberadaan forum tersebut justru berpotensi melegitimasi kepentingan politik dan militer Amerika Serikat, bukan benar-benar menghadirkan keadilan dan perdamaian bagi rakyat Palestina. Oleh karena itu, sikap pemerintah Indonesia yang masih bertahan dalam BoP menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Ketika berbagai kritik dan desakan untuk keluar semakin menguat, keputusan untuk tetap berada dalam forum tersebut dapat dibaca sebagai indikasi kuatnya pengaruh Amerika Serikat terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Kondisi ini mencerminkan adanya dominasi politik global yang membuat negara-negara berkembang sering kali tidak memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan sikap yang benar-benar mandiri.
Akibatnya, secara tidak langsung Indonesia tampak berada dalam bayang-bayang kepentingan kekuatan besar, sehingga kedaulatan politik dalam menentukan sikap terhadap konflik internasional pun menjadi dipertanyakan.
Bergabungnya Indonesia dalam BoP patut dipertanyakan dari sudut pandang kepentingan umat Islam dan prinsip keadilan internasional. Jika forum tersebut pada kenyataannya justru menjadi bagian dari strategi Amerika Serikat untuk memperkuat pengaruhnya di Palestina maka keikutsertaan Indonesia dapat dipandang sebagai langkah yang tidak sejalan dengan komitmen pembelaan terhadap rakyat Palestina.
Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang secara konstitusional menolak segala bentuk penjajahan, Indonesia semestinya mengambil sikap yang tegas dengan tidak terlibat dalam forum yang berpotensi melegitimasi agenda penguasaan wilayah Palestina.
Selama puluhan tahun, berbagai upaya diplomasi dan forum internasional telah digelar dengan dalih menghadirkan perdamaian di Palestina. Namun faktanya, agresi dan penjajahan masih terus berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan selama ini belum menyentuh akar persoalan. Dalam pandangan banyak kalangan umat Islam, pembebasan Palestina tidak cukup hanya melalui perundingan atau tekanan diplomatik semata, melainkan membutuhkan kekuatan nyata dari dunia Islam yang bersatu untuk menghentikan penjajahan tersebut.
Solusi kembalikan ke Islam
Agenda besar yang perlu diperjuangkan oleh umat Islam saat ini adalah membangun persatuan yang kuat berdasarkan nilai dan aturan Islam. Persatuan tersebut diharapkan mampu melahirkan kekuatan politik dan militer yang berlandaskan sistem Islam yang tidak hanya menjaga kepentingan umat, tetapi juga memiliki keberanian dan kemandirian dalam menghadapi dominasi kekuatan global.
Dengan adanya sistem pemerintahan yang menjadikan syariat sebagai landasan kebijakan, diharapkan dunia Islam memiliki kemampuan nyata untuk membela wilayah-wilayah muslim yang tertindas, termasuk Palestina, serta mengakhiri berbagai bentuk penjajahan yang masih terjadi hingga hari ini.
Judul: Tekanan Menguat untuk Keluar dari BoP: Mengapa Pemerintah tetap Bertahan?
Penulis: Suryani, Ibu Rumah Tangga
Editor: JHK