Program Jabar Jelajah Ekonomi Hijau: Rakyat Siap Memantau

BERITA JABAR NEWS (BJN) – Kolom OPINI – Artikel berjudul “Program Jabar Jelajah Ekonomi Hijau: Rakyat Siap Memantau”  ini ditulis oleh Ina Agustiani, S.Pd. yang sehari-hari bekerja sebagai aktivis pendidikan dan pegiat literasi.

Untuk menyelamatkan bumi maka hidup manusia tidak boleh serakah dengan sesama makhluk ciptaan Allah yang lain. Manusia harus berbagi kehidupan untuk bertahan hidup, apalagi pada zaman serba teknologi. Lahan hijau, udara bersih, seolah hanya angan jika tidak diusahakan. Oleh karena itu, coba kita lihat bagaimana tangan penguasa bekerja.

Berdasarkan fakta mendunia bahwa suplai pangan dan air sangat sulit karena lahan berkurang, serta perubahan iklim dunia. Oleh karena itu pemerintah pusat merespon, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah daerah, terlebih Jawa Barat (Jabar) mengadakan peraturan dan penyesuaian dalam semua aspek dunia kerja yang menangkap isu-isu global.

Jabar mengadakan program “Jelajah Ekonomi Hijau” diharapkan ekosistem lingkungan hidup yang sehat untuk anak-cucu. Visinya adalah 2025-2045 sebagai representasi daerah yang mandiri, unggul, dan berkelanjutan dengan menggunakan aksi dan misi di antaranya mewujudkan perekonomian inklusif kokoh, kemudian meningkatkan pelayanan infrastruktur dan pelayanan dasar yang berkualitas.

Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudian mengingatkan mengenai isu-isu global maupun nasional, serta lokal tentang perencanaan ekonomi hijau. Sumber daya manusia (SDM) pasti akan ada kesenjangan pembangunan dan tuntutan tata kelola pemerintah. Situasi seperti ini harus dibenahi agar menjadi pondasi pembentukan pembangunan Jabar ke depan. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi dan sinergi, mau menerima masukan dan kritik, usulan dari semua elemen masyarakat.

Swasta Boleh Masuk

Ternyata ada beberapa hal yang harus disesuaikan, seperti kebutuhan lahan seluas 50 hektare untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) di Cirebon yang diwakilkan oleh Wpd Indonesia. Kelak PLTB dibangun akan menghasilkan listrik mencapai 1500 MV dan ini akan terus berkembang dari hasil kajian lanjutan dan pertimbangan dari kebutuhan listrik milik PLN.

Kebutuhan lahan tersebut mencakup wilayah administratif di Jabar. Berdasarkan pantauan tim Jelajah Hijau Bisnis Indonesia Perwakilan Jawa Barat, lokasi proyeknya ada di Kecamatan Sedong dan Susukan Lebak. Bisa dibayangkan ke depannya akan ada pembebasan lahan dan masyarakat setempat harus direlokasi. Pasti hal ini akan membutuhkan biaya yang sangat besar.

Dalam rencana nasional, Presiden Joko Widodo berpendapat menuju net zero emission pada 2060, pada sejumlah SDA ada pemberian sejumlah stimulus hijau untuk peningkatan realisasi ekonomi hijau. Hanya saja pemberina stimulus ini melibatkan investasi artinya negara memberikan investor swasta untuk mengelola, artinya ada beban hutang lagi.

Bank Dunia menggelontorkan dana 110 juta dolar AS untuk Kalimantan Timur. BioCarbon Fund dengan nilai komitmen 60 juta dolar AS yang dikhususkan untuk Jambi tahun 2023–2025.  Ford Foundation mengucurkan 1 juta dolar AS yang digunakan di sektor kehutanan. Khusus untuk operasional petugasnya sekitar 2 juta dolar AS. Pemerintah menerbitkan green sukuk yaitu skema pembiayaan ramah lingkungan dengan tujuan untuk memperluas basis investasi yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial.

Menyadari kekuatan Indonesia punya potensi besar dalam green economy, dalam bentuk geotermal yang bisa menghasilkan 29 ribu megawatt baik dari energi panas bumi, angin, arus bawah laut, maka butuh investasi yang besar. Kendalanya, kita tidak punya kemampuan. Oleh karena itu boleh swasta masuk. Itulah skemanya.

Cara Islam Mengatasi

Pembangunan ekonomi hijau dalam sistem kapitalis tak seindah rancangannya. Dalam realitanya, proses produksinya merusak lingkungan. Contohnya dalam industri bateri yang diklaim ramah lingkungan, justru pengolahan (hilirasisasi) dari bahan utama berupa nikel malah merusak lingkungan.

Contoh lain misalnya di Halmahera, Maluku Utara, hutan tropis seluas 5.331 hektar telah ditebang dalam konsesi pertambangan nikel. Inilah kondisi zalim dari kapitalisme yang menjadikan dasar manfaat dan keuntungan materi sebagai tujuan pembangunan. Hanya menguntungkan oligarki, sedangkan rakyat menjadi korban. Jargon ekonomi hijau faktanya merusak lingkungan.

Dalam pandangan Islam, pemahaman manusia harus menjadi rahmat bagi semesta alam. Allah berfirman, “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS Al-Anbiya: 107)

Pembangunan harus didasarkan sebagai pembawa keberkahan bagi semua, tidak boleh satu sisi diutamakan, sisi lain dikorbankan. Selain itu membawa kebaikan bagi manusia dan alam semesta. Diharamkan pembangunan dalam rangka eksploitatif yang sifatnya merusak sungai, hutan, laut, dan kehidupan manusia. Semua harus terikat dengan syariat-Nya.

Pembangunan harus diatur secara baik dan teliti agar tidak menghasilkan kerusakan yang lebih luas. Pengaturan ini sesuai dengan firman Allah, “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (QS Al-A’raf: 56).

Sistem Islam tidak akan mengorbankan manusia demi alam untuk meraih rupiah atau dolar dari proyek pembangunan. Jika ada yang melanggar maka akan diberikan sanksi tegas yang membuat efek jera. Mekanisme Islam juga melarang penguasaan tambang oleh individu dan swasta.

Tambang, termasuk nikel, sumber-sumber aliran listrik akan dilaksanakan analisis dampak lingkungan terlebih dulu sebelum diadakan restorasi pembangunan, termasuk kondisi rakyat sekitar. Dengan begitu kondisi alam tetap terjaga dan memastikan agar limbah apapun tak mencemari lingkungan yang dapat membahayakan semua makhluk bumi.

Juga melarang swasta bekerja sendiri dalam negara yang luas ini. Biarkan negara yang mengelola sehingga hasilnya untuk rakyat. Itulah mekanisme pembangunan ala Islam Kaaffah demi terwujud kelestarian lingkungan, bukan menjadi bencana dan kerugian untuk semua.

Jadi kami sebagai masyarakat akan terus memantau kinerja pemerintah dalam hal pembangunan berbaisi ekonomi hijau ini. Semoga yang terbaik tidak ada kerugian di dalamnya. Wallahualam bissawab. (Ina Agustiani).

***

Judul: Program Jabar Jelajah Ekonomi Hijau: Rakyat Siap Memantau
Penulis: Ina Agustiani, S.Pd.
Editor: JHK

Sekilas Penulis

Ina Agustiani, S.Pd. adalah seorang penulis wanita yang aktif sebagai pendidik dan pegiat literasi di Jawa Barat. Beberapa tulisannya pernah dimuat di media massa online, di antaranya tulisan berjudul “Putus Sekolah Putus Harapan: Jabar Tertinggi” yang dimuat di media online inijabar.com pada Rabu, 11 Oktober 2023.

Tulisan Ina Agustiani, S.Pd. lainnya berjudul “Derita Keluarga dan Pendidikan di Masa Pandemi” yang terbit di media online radarindonesianews.com pada 29 Desember 2020. Tulisan ini dibuat saat wabah Pandemi Covid-19 sedang melanda Indonesia. Kemudian tulisan berjudul “Merdeka Belajar, Tapi Tak Merdeka Kritik” yang terbit pada 10 November 2020 di media yang sama.

Kemudian tulisan tentang pendidikan berjudul “Saat Kisruh Zonasi Masih Mendominasi” terbit di Suara Muslimah Jabar pada 29 Juli 2023 dan tulisan berjudul “Sawang Sinawang Turunnya Kemiskinan di Jawa Barat” yang terbit di media online terasjabr.co pada 2 Agustus 2023.