Menimbang Efektivitas Program Merit dan Korelasinya dengan Peningkatan Kinerja ASN

BERITA JABAR NEWS (BJN), Kolom OPINI, Jumat (11/10/2024) ─ Artikel berjudul “Menimbang Efektivitas Program Merit dan Korelasinya dengan Peningkatan Kinerja ASN” ini ditulis oleh Ina Agustiani, S.Pd. yang sehari-hari bekerja sebagai aktivis pendidikan dan pegiat literasi.

Sebagai salah satu pilar abdi negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut selalu bekerja profesional dalam mengemban amanahnya. Tak jarang, regulasi aturan silih berganti demi menjaga stabilitas kinerjanya. Entah bergantinya itu untuk menguji kemampuan atau keloyalan, seolah tanda regulasi pada mereka yang selalu diistigmakan “makan uang hasil rakyat, maka harus kembali ke rakyat, ayo kerja yang benar!”

Tahun demi tahun kemajuan dan inovasi untuk mempermudah kinerja ASN selalu dihadirkan sebagai komitmen dari pemerintah agar kinerjanya makin baik. Oleh karena itu, kemudian diluncurkanlah dengan nama Grha Merit System Center of Excellence.

Program tersebut dihadirkan sebagai bentuk konsistensi ASN dalam menjalankan pekerjaannya lebih mudah dan efisien. Basis data yang didalamnya terdapat implementasi tersistem dan pusat pembelajaran. Dengan begitu peningkatan kualitas yang didapat bertema smart office yang dikolaborasikan dengan industri lokal dan PT Telkom Indonesia.

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin pun merasa bangga penuh syukur karena bisa mengadakan inovasi ini, digandeng oleh Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Ia berharap hal ini bisa menjadi sarana reformasi birokrasi di pemerintahan. Dimulai percontohan dari Jabar meluas untuk Indonesia.

Apa yang ada dalam program merit tersebut memang murni untuk meningkatkan kelayakan kerja ASN, seperti Pusat Penilaian Kompetensi, Pusat Belajar dan Talenta Managemen, Penilaian Kerja, Pusat Inkubasi Ide, Pusat Inovasi dan Layanan Konsultasi. Semua diarahkan untuk perbaikan sehingga dengan ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mendapat akreditas A dari BKN atas perjuangan melakukan reformasi birokrasi sistem nasional.

Kerja Zero Mistake

Dengan begitu banyak peningkatan kerja dan kemudahan fasilitas informasi yang mudah dilakukan kapan saja maka tuntutan pada ASN pun tidak bisa terelakan. Kerja “zero mistake” menjadi acuan dalam setiap mengemban tugas. Bukan tanpa alasan dengan tingginya nilai birokrasi pemerintah daerah dan Provinsi Jabar, harapan untuk ASN harus jauh lebih baik dan mendapatkan nilai yang tinggi.

Senada dengan pendapat Pj Gubernur, berbagai inovasi harus dilakukan semua. Lakukan yang terbaik untuk masyakarakat dan jabatan yang diemban. Mimpi dan cita-cita Jabar menjadi provinsi termaju bisa terealisasi.

Beban nyata ASN, sama dengan biaya birokrasinya. Kita tentu tahu berapa nominal yang harus dikeluarkan untuk sebuah inovasi, tentu saja itu menggunakan uang rakyat maka harus kembali ke rakyat berupa pelayanan juga dituntut cepat itu yang dinamakan dengan reformasi birokrasi. Pelayanan publik harus melibatkan semua stake holder, amanah, terstruktur, menjadi cobaan dalam era demokrasi kapitalis.

Rakyat sesungguhnya merindukan pelayanan yang sederhana, mudah, dan cepat karena untuk kepentingan orang banyak. Nyatanya pelayanan masih banyak yang bermasalah, lambat sehingga tumbuh suburlah percaloan, tumbuh suburnya uang pelicin, jelas ini bukan masalah teknologi. Belum lagi dengan perkrutan ASN yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Pantaslah ada yang survei yang menilai tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara. Riset dari Global Corruption Barometer (GBC) tahun 2020 ada responden sebanyak 51% menilai DPR lembaga terkorup, pemerintah pusat 45%, pemerintah daerah sebanyak 48%. Penuh kekhawatiran memang yang dialami masyarakat.

Seharusnya akar penyebabnya dapat diketahui, teknologi dan pelayanan adalah dua hal yang saling beriring tetapi terpish. Tekonologi untuk menopang terwujudnya pelayanan dan pelayanan diikuti dengan aktivitas kehidupan yang sedang dijalankan. Ketakutan negara berlepas tangan terhadap kebutuhan rakyat memang wajar di tengah kehidupan saat ini.

Jadi di satu pihak ASN harus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, sisi lain berlomba dalam kredibilitasnya di hadapan negara yang sedang mengujinya. Gaji yang terbilang cukup, dapatkah konsisten melayani rakyat sepenuh hati ataukah tergoda tipu dunia?

Gambaran realita saat ini tercermin dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw. bersabda, “Siapa saja yang diminta mengurus rakyat, lalu ia mati dalam keadaan menipu rakyat, Allah mengharamkan surga bagi dirinya.” (H.R. Abu Dawud).

Pelayanan ala Islam

Penguasa menjalankan amanah sesuai dengan standar hukum Islam. Apa yang nanti ia putuskan akan membawanya pada neraka atau surga, maslahat atau tidak. Tugasnya adalah melayani dan mengurus rakyat bagi pemimpin amanah. Negara akan membuat infrastruktur yang mendukung dan merekrut pegawai negeri fungsinya untuk jalannya pemerintahan dengan bayaran yang sangat manusiawi.

Pemerintah mengontrak pegawai sesuai yang disepakati. Isi kontraknya sampai masa tertentu. Tetap bertahan selama masa kerjanya sesuai dengan hukum ijarah (kontrak kerja). Semua memperhatikan hak dan kewajibannya, serta dituntut melayani urusan teknis rakyat di masing-masing departemen.

Kemudian tujuan teknologi untuk meningkatkan kinerja yang baik dan cepat, ketika itu terlaksana maka negara berhasil mewujudkan fasilitas itu. Rakyat menaruh penuh sehingga kepercayaan itu tumbuh kembali.

Ada kisah pada zaman kekhilafahan Abdul Hamid yang membuat jalur kereta api agar memudahkan waktu tempuh menuju Mekah untuk menjalan ibadah haji dan umroh. Tak tanggung-tanggung pada saat itu kereta api adalah infrastruktur modern, tanpa mengambil keuntungan negara, murni menciptakan jalan keluar untuk rakyat.

Mekanisme Islam tidak fobia dengan kemajuan zaman, justru memaksimalkannya untuk kemudahan rakyat. Menjadi yang terdepan dalam penguasaan teknologi.

Tujuan politik ekonomi Islam mengharuskan terselenggaranya pembangunan berbasis pengembangan industri strategis. Dengan mengembangkan teknologi, negara akan mampu mengefisiensikan pelayanan kepada rakyat yang didukung dengan pendidikan dan peradaban tinggi, lapangan kerja luas, kebutuhan dasar dijamin karena pempimpin menjalankan amanahnya dengan benar. Impian kerja “zero mistake” bukan lagi khayalan melainkan benar adanya. Wallahu alam. (Ina Agustiani).

***

Judul: Menimbang Efektivitas Program Merit dan Korelasinya dengan Peningkatan Kinerja ASN
Penulis: Ina Agustiani, S.Pd.
Editor: JHK

Sekilas Penulis

Ina Agustiani, S.Pd. adalah seorang penulis wanita yang aktif sebagai pendidik dan pegiat literasi di Jawa Barat. Beberapa tulisannya pernah dimuat di media massa online, di antaranya tulisan berjudul “Putus Sekolah Putus Harapan: Jabar Tertinggi” yang dimuat di media online inijabar.com pada Rabu, 11 Oktober 2023.

Tulisan Ina Agustiani, S.Pd. lainnya berjudul “Derita Keluarga dan Pendidikan di Masa Pandemi” yang terbit di media online radarindonesianews.com pada 29 Desember 2020. Tulisan ini dibuat saat wabah Pandemi Covid-19 sedang melanda Indonesia. Kemudian tulisan berjudul “Merdeka Belajar, Tapi Tak Merdeka Kritik” yang terbit pada 10 November 2020 di media yang sama.

Kemudian tulisan tentang pendidikan berjudul “Saat Kisruh Zonasi Masih Mendominasi” terbit di Suara Muslimah Jabar pada 29 Juli 2023 dan tulisan berjudul “Sawang Sinawang Turunnya Kemiskinan di Jawa Barat” yang terbit di media online terasjabr.co pada 2 Agustus 2023.